Sejak Kamis (15/5) kemarin telah berubah menjadi pusat demonstrasi besar-besaran yang melumpuhkan aktivitas lalu lintas dari tiga arah sekaligus, yakni Jalan menuju Tano, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.
Aksi ini digerakkan Koalisi Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), yang menuntut kejelasan dan kepastian hukum terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Sejak Kamis (15/5) hingga 6 hari ke depan, ribuan massa telah memadati kawasan Simpang Aik Jati.
Jalan-jalan utama dipenuhi kendaraan yang tak bisa bergerak, dengan antrean panjang mencapai beberapa kilometer di tiga penjuru.
Aktivitas masyarakat terganggu total, dan distribusi logistik pun terhambat akibat akses jalan yang terputus.
Ketua KP4S, Zakaria Surbini, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berhenti sampai pemerintah pusat memberikan tanggapan serius terhadap tuntutan mereka.
Anggota Komisi II DPR RI H. Fauzan Khalid merespon cepat aksi masyarakat Sumbawa terkait Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Fauzan menilai hal itu sudah disampaikan kepada para pihak terutama di Kementerian Dalam Negeri.
Bupati Lombok Barat dua periode ini berkomitmen untuk membantu gerakan masyarakat Pulau Sumbawa. Salah satunya dengan cara menyuarakan aspirasi masyarakat itu melalui rapat-rapat di DPR.
"Itu sebagai acuan dalam pengusulan dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)," ujar Fauzan Khalid saat dimintai pendapatnya Jumat (16/5/2025).
Namun Fauzan mengingatkan, proses pembentukan DOB memang tidak bisa dilakukan cepat. Bahkan, RPP yang merupakan amanat undang-undang nomor 23 tahun 214 saja sudah lama tidak dibahas.
Namun pihaknya berupaya mendesak agar PP harus segera tuntas pada 2025.
"Seperti yang saya sampaikan bahwa PP itu harus selesai di 2025 ini setelahnya baru kita usahakan berproses. Saya berkomitmen untuk itu," Tegasnya wakil rakyat dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok ini.
Dilain sisi Fauzan mendorong agar penyampaian aspirasi itu ditempuh melalui jalur formal termasuk dalam konteks demonstrasi.
"Apapun tuntutan kita, jangan sampai mengganggu fasilitas publi, apalagi Pelabuhan Poto Tano yang menjadi jalur utama mobilitas warga terutama untuk kelancaran perekonomian daerah," harap Fauzan Khalid.
Editor : Siti Aeny Maryam