LombokPost – Tokoh NTB sekaligus mantan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dachlan (Ali BD), kembali mencuatkan wacana pembentukan Provinsi Sumbawa. Kali ini, ia menegaskan pentingnya pemekaran tersebut dari sudut pandang pertahanan dan keamanan nasional, bukan semata-mata kepentingan administratif.
“Karena daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara lain, perlu memiliki pemerintahan yang mewakili pemerintah pusat,” ujar Ali BD dalam unggahan media sosial Facebook Ali Bin Dachlan, seperti dikutip Sabtu (24/5/2025)
Provinsi Kepulauan: Antara Geopolitik dan Keamanan
Ali BD menyebut sejumlah provinsi yang dibentuk dengan pertimbangan strategis pertahanan. Di antaranya:
Kepulauan Riau – untuk pengamanan Laut Natuna
Maluku Utara – berbatasan langsung dengan Filipina dan Pasifik
Maluku Selatan – bersinggungan dengan Laut Arafura dan wilayah utara Australia
Menurutnya, Sumbawa, Flores, dan wilayah NTT juga memiliki posisi geografis yang serupa, namun belum mendapatkan atensi maksimal dari pemerintah pusat dalam hal pembentukan struktur pemerintahan yang kuat dan representatif.
Pulau Lombok Pernah Jadi Wilayah Komando Keamanan
Ali BD juga mengungkap fakta sejarah penting. Pada tahun 1969, pemerintah pusat sempat menetapkan Pulau Lombok sebagai Wilayah Komando Pertahanan Keamanan. Namun, proyek ini gagal dilanjutkan karena keterbatasan anggaran.
"Sayangnya, karena keterbatasan biaya, komando tersebut akhirnya terlupakan. Yang tersisa hanya Kepulauan Riau yang benar-benar diwujudkan,” ujarnya,
Momen Tepat Dorong Provinsi Sumbawa
Ali BD menilai bahwa saat ini adalah momentum strategis untuk menghidupkan kembali rencana tersebut. Menurutnya, pemekaran wilayah Sumbawa menjadi provinsi tersendiri bukan sekadar wacana otonomi, melainkan upaya memperkuat kedaulatan nasional di kawasan timur Indonesia, yang kerap menjadi pintu masuk berbagai tantangan geopolitik dan perbatasan.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin