LombokPost – Pemprov NTB meraih prestasi gemilang di bidang pelayanan publik dalam ajang SPM Award 2025 dari Kemendagri.
Pemprov NTB berhasil meraih juara pertama kategori provinsi berkinerja terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk regional Bali dan Nusa Tenggara.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Penghargaan itu diterima Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Jakarta, Jumat (23/5).
"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Pemprov NTB untuk terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat," kata Umi Dinda, sapaan karib Indah Dhamayanti Putri.
SPM Awards 2025 menjadi ajang pemberian penghargaan kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang menerapkan SPM secara maksimal.
Ini menjadi bukti komitmen kepala daerah dalam menjalankan urusan wajib. Khususnya di bidang pelayanan dasar.
Umi Dinda menyampaikan keberhasilan NTB meraih SPM Award 2025 menjadi komitmen pemprov NTB dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
"Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat NTB," ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan penerapan SPM merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dijelaskan, SPM meliputi enam pelayanan dasar. Di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta urusan bidang sosial.
"Enam pelayanan dasar wajib ini bentuk kehadiran negara kepada masyarakat," kata Tito.
Mendagri berharap penghargaan itu bisa menggerakkan para kepala daerah untuk semakin lebih baik dalam meningkatkan kinerja SPM.
Khususnya bagi daerah yang belum terpilih dalam penghargaan SPM Award.
Apalagi Indonesia telah mencanangkan visi menuju Indonesia Emas 2045.
"Pelayanan dasar ini sifatnya wajib. Saya imbau kepala daerah untuk menetapkan SPM secara maksimal," tandas mantan Kapolri itu.
Editor : Pujo Nugroho