LombokPost – Komisi IX DPR RI menyayangkan masih tingginya jumlah pengangguran di Provinsi NTB.
Apalagi mayoritas pengangguran didominasi usia produktif yang juga lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB per Agustus 2024, tercatat angka pengangguran terbuka mencapai 87,01 ribu orang.
Sebanyak 4,73 persen di antaranya merupakan lulusan SMK.
"Tentu hal ini sangat kami sayangkan. Karena ada yang belum sinkron antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan kerja di NTB," kata Ketua Tim Komisi IX DPR RI drg Putih Sari dalam kunjungan kerja ke Provinsi NTB, Rabu (28/5).
Tingginya angka pengangguran lulusan SMK, jelas dia, menandakan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri yang berkembang di NTB.
Banyak lembaga SMK yang dibuka tapi tidak mempertimbangkan karakteristik dan potensi wilayah.
Komisi IX DPR RI pun mendorong agar lembaga pelatihan, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) menyesuaikan program pelatihannya dengan kebutuhan riil di lapangan kerja di NTB.
Sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.
"Artinya harus dibangun link and match antara lembaga vokasi dengan dunia kerja," papar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu.
Pengangguran bukan hanya berasal dari lulusan SMK.
Dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) NTB pengangguran usia produktif juga banyak dari lulusan SMA dan perguruan tinggi.
Lulusan SMA 4,26 persen serta jenjang sarjana 3,54 persen.
Sebetulnya, angka pengangguran berhasil diturunkan selama setahun terakhir.
Dari 2,80 persen tahun 2023 menjadi 2,73 persen di 2024.
Tapi angka pengangguran masih tetap tinggi mengingat angkatan kerja baru juga terus bertambah.
Yaitu dari lulusan SMA/SMK serta lulusan perguruan tinggi.
Selain urusan ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI juga menyoroti progres kesiapan daerah dalam melaksanakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah pusat menargetkan sebanyak 450 unit dapur umum dibangun di NTB.
Tapi saat ini baru mencapai 25 persen atau 54 dapur umum yang sudah berdiri.
Dengan demikian perlu adanya percepatan pembangunan SPPG agar tahun 2025 bisa tercapai 450 dapur umum.
"Kami minta pendirian SPPG ini terus dikebut tahun ini. Agar bisa sesuai target Presiden Prabowo," kata Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar.
Muazzim juga meminta agar Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) turun secara langsung untuk melihat kualitas makanan yang disajikan.
Jangan sampai ada makanan yang tidak layak konsumsi yang disajikan ke siswa.
Ini penting agar tidak terjadi lagi kasus keracunan makanan yang menimpa siswa.
"BPOM jangan diam saja. Kami minta ikut aktif terjun langsung untuk mengawasi kualitas makanan ini," papar anggota DPR RI dapil NTB itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi menyambut baik kunjungan kerja Komisi IX DPR RI.
Pemprov NTB, kata dia, akan memperhatikan semua aspirasi berupa saran dan kritikan untuk NTB yang lebih baik ke depan.
"Semua persoalan yang ada di NTB akan menjadi fokus perhatian agar masyarakat kami dapat menikmati hasilnya di masa yang akan datang," kata Miq Gita.
Editor : Kimda Farida