LombokPost - Rencana Pembangunan tol Lembar-Kayangan telah tertuang di dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040, dan penangannya dilakukan tahun 2025-2029.
Untuk itu, Pemprov NTB telah melakukan pra studi kelayakan pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran Rp 1,25 miliar.
Dari pra studi kelayakan tersebut, menghasilkan tiga trase jalan yang merupakan representasi visual dari rencana jalur jalan di atas peta, menunjukkan garis tengah atau lintasan yang akan dibuat.
“Port to port ini sudah masuk di rencana umum jalan tol dan tahap pertama akan mulai ditangani pada tahun 2025 sampai dengan 2029,” kata Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin, Senin (2/6).
Trase pertama dimulai dari Pelabuhan Lembar ke jalur utara Pulau Lombok, mendekati jalur existing yang sudah dibangun saat ini menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.
Jalur ini diakuinya cukup panjang dan banyak melewati lahan produktif, dengan kebutuhan biaya pembebasan lahan cukup mahal.
“Lahannya sekarang sudah cukup mahal ya,” kata dia.
Trase kedua, pembangunan jalan tol dari jalur selatan Pulau Lombok, dimulai dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, menuju arah Patung Sapi, Lombok Barat, masuk ke Bypass Mandalika antara BIZAM ke Mandalika kemudian menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. “Ini alternatif juga,” ujarnya.
Terakhir, di trase ketiga, melalui jalur tengah Pulau Lombok mulai dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat, menuju Praya Lombok Tengah yang disebut segmen 1.
Kemudian ada pintu tol yang terhubung masuk ke bypass atau melalui jalur lama, selanjutnya menunju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.
Kata dia, kewenangan pembangunan jalan tol ada di pemerintah pusat. Namun, pemprov tetap bergerak ambil bagian.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan port to port tersebut, di tahun ini, pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan studi kelayakan dan membentuk desin. Karena itu, pihaknya telah mengajukan permohonan izin ke Kementerian PUPR.
“Kami masih menunggu jawaban dari kementerian,” ujar mantan kepala Dinas Perkim NTB tersebut.
Sementara itu, disinggung mengenai estimasi anggaran pembangunan port to port Lembar-Kayangan, Sadimin mengungkapkan itu membutuhkan setidaknya Rp 22 triliun. Rinciannya, pengerjaan fisik sebesar Rp 16 triliun dan sisanya kelengkapan penunjang fasilitas, pada jalan dengan panjang mencapai 82 kilometer (km), didesain menjadi dua jalur dan enam lajur tersebut.
Menurut dia, dengan biaya sebesar itu, tidak mungkin dibebankan kepada APBN apalagi APBD. Sadimin mengatakan salah satu cara pembiayannya, melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Bisa dikerjakan dengan skema KPBU. Kalau dikerjakan melalui APBD dan APBN nggak bisa karena anggaran terlalu besar dan entah kapan terlaksana,” terangnya.
Untuk anggaran pembebasan lahan, ini dibebankan kepada pemprov, serta tiga pemerintah kabupaten (pemkab) yang dilalui proyek pembangunan jalan tol. Dari hasil pra studi kelayakan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun.
Di Lombok Barat, 940 meter persegi luas lahan harus dibebaskan dengan kebutuhan anggaran Rp 300 miliar, 1.917 meter persegi di Lombok Tengah dengan biaya Rp 1 triliun, serta 1.978 meter persegi di Lombok Timur, dengan biaya Rp 600 miliar.
“Anggaran yang dibutuhkan ini sudah melalui berbagai survei, termasuk survei irigasi, pertanian dan perkebunan, survei pengadaan lahan dan lainnya,” kata dia.
Apabila FS disetujui untuk dikerjakan oleh pemprov, tahun berikutnya dilaksanakan kajian analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan pembebasan lahan.
“Mudah-mudahan ini bisa terelisasi, setidaknya ada proyek yang terwujud di akhir masa jabatan pak gubernur,” pungkasnya.
Sekda NTB Lalu Gita Ariadi sangat berharap port to port terwujud di NTB pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena jalan yang dimanfaatkan saat ini, mulai dari Kota Mataram, Lombok Tengah ke Lombok Timur sudah tidak memadai.
Apalagi NTB sebagai destinasi pariwisata di Indonesia sangat membutuhkan infrastruktur jalan yang mantap.
“Ini benar-benar menjadi kebutuhan kita saat sekarang,” ujarnya.
Kemantapan infrastruktur jalan, kini menjadi kebutuhan vital. Selan infrastruktur jalan ini dihajatkan untuk mensukseskan, berbagai macam event nasional dan internasional, tak kalah pentingnya, ini demi kelancaran distribusi logistik dan transportasi masyarakat yang lebih ceppat dan lancar.
“Mudah mudahan terbangun epicentrum terbangun ekonomi yang baru,” kata Gita.
Editor : Redaksi Lombok Post