LombokPost - Kekerasan terhadap perempuan di NTB masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Data menunjukkan kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, terus meningkat setiap hari.
Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah menyinggung hal ini saat acara puncak Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk RPJMD Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 Provinsi NTB di Mataram, Rabu (4/6).
“Untuk menyampaikan kepada bapak Gubernur, dalam forum yang terhormat ini, untuk memberi perhatian, 900 kasus terhadap perempuan yang terjadi dalam enam bulan terakhir,” tegasnya.
Kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut melibatkan oknum pengelola pondok pesantren hingga lembaga pendidikan tinggi.
“Ini harus menjadi perhatian kita semua, NTB tidak ramah perempuan, 900 korban dan kasus belum ditangani dengan baik,” jelasnya.
Persoalan ini juga diarahkan kepada Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan agar menjadi perhatian serius. Ia menekankan pentingnya keadilan bagi para korban pelecehan dan pencabulan yang dilakukan oknum tuan guru.
Seharusnya para terduga pelaku mendidik generasi bangsa, namun justru tega melakukan perbuatan asusila.
“Karena itu dalam forum yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan kami pandangan selaku pimpinan DPRD, untuk mendapatkan atensi dari seluruh masyarakat, dan dari bapak Gubernur dan Kapolda, memberi perhatian khusus terhadap kekerasan perempuan yang terjadi dimana-mana di NTB ini,” tandas politisi Golkar tersebut.
Di tempat yang sama, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berjanji memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan perempuan dan anak.
Mengenai kasus kekerasan yang belakangan muncul, ia sudah berkoordinasi langsung dengan Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan.
“Komitmen kami, kami akan berbagi tugas, penegakan hukum akan diperkuat oleh kapolda, kami di provinsi, kabupaten, dan kota, fokus pada pencegahan dan perlindungan, termasuk perlindungan korban,” jelasnya.
Gubernur Iqbal berjanji memastikan rehabilitasi sosial para korban.
“Kami mencatat semua kejadian tersebut dan akan melakukan yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” ujarnya.
Ia mengakui banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama di lingkungan pondok pesantren. Namun, ia meminta agar tidak membangun stigma bahwa pondok pesantren identik dengan kekerasan seksual.
Menurutnya, pondok pesantren banyak melahirkan orang hebat dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial.
“Bahwa ada pun kiyai yang terlibat, itu adalah oknum yang zolim, layak kita berikan hukuman sebesar-besarnya, tidak ada kaitan, mereka tidak mewakili siapapun, kecuali kejahatan yang mereka lakukan sendiri,” pungkasnya.
Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan mengatakan, jika ada tindak pidana kekerasan, pihaknya akan menangani secara serius. Ia mengungkapkan tiga kasus kekerasan terhadap perempuan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri.
“Dan ada kasus lagi yang akan kita proses, penanganan sudah dilanjutkan, nggak ada yang bagaimana lagi, jadi kalau memang dia bersalah, kita proses ya, adil untuk semuanya,” tegas Kapolda.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, situasi kekerasan ini sangat darurat. Pada 2022 tercatat 640 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, 607 kasus pada 2023, dan meningkat menjadi 633 kasus pada 2024.
Lombok Timur mencatat angka tertinggi dengan 847 kasus selama tiga tahun terakhir. Data kasus hingga pertengahan Juni 2025 juga terus bertambah.
Editor : Siti Aeny Maryam