LombokPost – Mengentaskan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya mengandalkan bantuan langsung tunai.
Tapi juga melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Sebab rumah menjadi titik awal perubahan ekonomi masyarakat miskin.
Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI Fahri Hamzah dalam rapat koordinasi masalah perumahan dan permukiman di Provinsi NTB.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat NTB Syariah juga dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Minggu (8/6).
"Rumah bukan cuma tempat berteduh, tapi rumah adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bisa disertifikasi, maka warga punya jaminan untuk bisa masuk ke dunia usaha," tegas Fahri.
Rakor tersebut membahas langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem.
Yaitu melalui program renovasi dan transformasi perumahan berbasis pendekatan sosial lintas sektor.
Fahri juga mendorong agar intervensi pemerintah tidak hanya bersifat perbaikan fisik rumah, tetapi juga legal formal.
Pertama, jelas dia, pemerintah harus membantu warga untuk bisa mendapatkan sertifikat.
Karena itu menjadi legalitas sumber asetnya. Setelah itu, rumah diminta untuk melakukan renovasi rumah tidak layak huni.
Nah, jika rumahnya sudah bagus akan meningkatkan nilai aset sehingga bisa menjadi jaminan pinjaman modal ke bank untuk kegiatan usaha.
"Kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi," jelas Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa pembangunan RTLH tidak bisa lagi dianggap sekadar memperbaiki fisik bangunan.
Lebih dari itu, harus menjadi jalan menuju transformasi sosial.
"Kita ingin RTLH yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak ke kehidupan penghuninya secara menyeluruh," tegas Miq Iqbal, sapaan Lalu Muhamad Iqbal, dalam arahannya.
Menurutnya, perumahan di kawasan kumuh harus dibangun dengan pendekatan komunitas. Bukan sekadar proyek fisik.
Dia menyebut perlunya menghadirkan ruang sosial bersama.
Seperti sanitasi yang layak dan MCK kolektif agar anak-anak bisa tumbuh sehat dan masyarakat bisa hidup produktif.
"Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya kumuh, saya khawatir anak-anak tidak punya ruang bermain dan sanitasi buruk," katanya.
Gubernur Iqbal juga menyoroti pentingnya sertifikasi dan pemetaan potensi warga sebagai bagian dari program pembangunan terpadu.
"Kita akan masukkan juga sertifikasi, pemahaman kondisi sosial masyarakat, termasuk bagaimana mengidentifikasi potensi ekonomi warga agar mereka tidak kembali miskin setelah dibantu," tandas Miq Iqbal.
Editor : Redaksi Lombok Post