Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan produksi nasional bawang putih dan diselenggarakan di lahan milik Kelompok Tani Pusuk Pujata. Hadir dalam acara ini antara lain anggota Badan Eksekutif HIMPUNI, Satgas Pangan Polri, Wakil Bupati Lombok Timur Edwin Hadiwijaya, serta pejabat dari Dinas Pertanian Provinsi NTB, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, BMRP NTB, dan BPSB NTB.
Dalam sambutannya, Dr. Inti Pratiwi menyampaikan bahwa sejak 2023, Kementan telah konsisten melaksanakan program produksi benih bawang putih melalui skema swakelola dan kawasan benih. Pemerintah memberikan fasilitasi berupa bantuan benih dan sarana produksi kepada para petani.
"Pada tahun 2025 ini, kami mengalokasikan dukungan APBN untuk produksi benih bawang putih seluas total 410 hektare yang tersebar di empat provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan NTB. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Lombok Timur menjadi lokasi terbesar dengan luas 288 hektare, atau 70 persen dari total luasan nasional," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi aktif antar pihak.
“Upaya peningkatan produksi ini harus melibatkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan para petani. Ini merupakan arahan langsung dari Menteri Pertanian agar kita bersama-sama mewujudkan swasembada bawang putih,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Inti Pratiwi juga menyampaikan bahwa HIMPUNI mendapat mandat dari Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman untuk memfasilitasi permodalan bagi dua kelompok tani binaan Kementan, yakni di Lombok Timur (seluas 10 hektare) dan di Kabupaten Tegal (seluas 3 hektare).
Dukungan ini ditujukan untuk menghasilkan bawang putih bermutu tinggi yang mampu bersaing dengan produk impor, khususnya dari Tiongkok.
Ia berharap kolaborasi ini dapat menjadi model nasional.
“Kerja sama ini diharapkan menjadi contoh sinergi yang mampu memotivasi keterlibatan swasta lainnya, sekaligus memberi dampak nyata bagi perkembangan bawang putih nasional,” tegasnya.
Untuk menjamin kesuksesan program ini, ia menekankan pentingnya pendampingan dari pemerintah daerah.
“Kami sangat mengharapkan peran aktif dari Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten, BPSB TPH, serta BRMP NTB dalam pengawalan dan pendampingan kegiatan secara melekat,” tutupnya. (*)
Editor : Marthadi