Lombok Post - Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni di sektor konstruksi, sangat dibutuhkan Pemprov NTB. Karenanya pemerintah belum lama ini menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 7).
“Ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan tenaga ahli konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi,” terang Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin, Minggu (29/6).
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekbang) 2024, NTB menargetkan 500 orang tenaga ahli konstruksi tersertifikasi hingga tahun 2029. Target ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan di NTB.
Pelatihan tersebut bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. “Bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari proses berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di NTB,” ujarnya.
Tujuannya memberikan pembekalan teknis serta uji kompetensi kepada para peserta. Agar dapat memenuhi standar nasional, khususnya dalam bidang Teknik Bangunan Gedung. “Ini merupakan sektor vital dalam pembangunan infrastruktur daerah,” tandas mantan kepala Dinas Perkim NTB tersebut.
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR NTB Khaerus Sobri mengatakan, keberadaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. “Kebutuhan tenaga kerja konstruksi tidak hanya terbatas pada jenjang tenaga ahli (level 7, 8, dan 9), tetapi juga sangat dibutuhkan pada level pelaksana di lapangan, seperti tukang hingga tenaga terampil (level 1 hingga 6),” jelasnya.
Pelatihan dan sertifikasi tersebut, merupakan langkah konkret yang menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi NTB membangun SDM lokal. “Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri konstruksi, diharapkan NTB dapat terus melahirkan tenaga profesional,” ujarnya.
Sertifikasi tenaga kerja konstruksi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi. Aturan yang mengharuskan seluruh tenaga kerja sektor ini memiliki sertifikat kompetensi sebagai bentuk legalitas dan jaminan mutu pekerjaan. “Harapannya, bisa terbentuk SDM konstruksi yang unggul, profesional, dan tersertifikasi. Serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas bangunan dan infrastruktur di NTB,” jelasnya. (yun/r6)
Editor : Jelo Sangaji