Lombok Post - Nama Lalu Mohammad Faozal secara resmi ditetapkan Mendagri Tito Karnavian, sebagai penjabat (pj) sekda NTB. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno, Selasa (8/7). “Iya, memang benar beliau,” ujarnya.
Saat ini, Faozal mengemban jabatan definitif sebagai Asisten II Setda NTB, dan masih bertugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB. Itu karena pada tanggal 4 Juli lalu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal belum menerima Surat Keputusan (SK) penetapan nama pj sekda NTB dari Mendagri Tito.
“Sehingga di tanggal 4 Juli itu, kami kembali memperpanjang masa kerja Pak Faozal selama tujuh hari,” jelasnya.
Barulah Gubernur Iqbal menerima SK penetapan nama Pj Sekda NTB, Senin (7/7). Rupanya, SK yang diterima itu, telah menetapkan nama Pj Sekda NTB pada tanggal 4 Juli.
Namun, Iqbal tidak langsung melantik Faozal sebagai pj sekda NTB pada saat itu juga. Di dalam SK tersebut, kepala daerah melantik pj sekda NTB selambat-lambatnya lima hari kerja setelah SK ditetapkan.
“Kalau tanggal 4 Juli kemarin dihitung hari pertama, maka lima hari kerja terakhir yang dimaksud jatuh pada hari Kamis tanggal 10 Juli, sehingga sudah diputuskan pak gubernur, Insya Allah pak gubernur yang melantik Pj Sekda NTB di tanggal 10 Juli jam 10 pagi di Mataram,” beber Yiyit, sapaan akrab kepala BKD NTB.
Dalam proses pengajuan nama calon pj sekda NTB, dikatakannya, nama dari kalangan asisten dan sejumlah kepala OPD banyak yang memenuhi syarat sebagai pj sekda NTB. Sebab jabatan yang satu ini tidak memandang usia di dalam kriterianya.
Terpenting, nama itu merupakan pejabat dengan pangkat dan golongan IV/d atau Pembina Utama Madya di lingkup Pemprov NTB. “Kami mengajukan belasan nama di hadapan pak gubernur, karena pejabat yang memenuhi syarat itu banyak, namun terus mengerucut sampai beliau yang memilih sehingga diajukanlah satu nama ke pusat,” kata Yiyit.
Setelah Faozal dilantik, semua tugas dan tanggung jawab yang melekat pada diri sekda definitif akan dilaksanakan. Pj sekda NTB akan bertugas selama tiga bulan, namun bisa diperpanjang kembali dengan durasi yang sama hingga ditetapkannya nama sekda definitif. “Mudah-mudahan cukup untuk kami untuk bisa mendapatkan sekda definitif dalam tiga bulan ini, nanti sambil pak pj sekda bekerja, seleksi terbuka jabatan sekda definitif segera dilaksanakan,” tandasnya.
Plh Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal mengaku ia sudah menerima SK tersebut pada tanggal 7 Juli. Saat ini ia hanya menunggu pelantikan secara resmi.
“Saya sebagai staf, sebagai pasukan, bila ditugaskan, maka kita jalankan,” terangnya.
Selama tiga bulan menjabat, Faozal akan menaruh atensi pada sejumlah hal. Dimulai dari menuntaskan berbagai permasalahan di lingkup Pemprov NTB, seperti mengawal mesin birokrasi dan memastikan kesehatan fiskal daerah.
“Mesin birokrasi ini pasti saya kawal mendukung visi-misi gubernur. Yang kedua kita ingin APBD kemudian fiskal kita lebih sehat, OPD-OPD ini harus benar bisa nafas,” ujarnya.
Tak kalah penting, memastikan pengembalian hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di berbagai OPD. Seperti RSUD NTB dengan nilai temuan mencapai Rp247 miliar.
Ada juga temuan penyalahgunaan anggaran di Dinas Dikbud NTB, penyalahgunaan bantuan sosial Dinsos NTB. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan, serta kelebihan pembayaran atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
Terhadap temuan BPK tersebut, sudah ada perkembangan tindak lanjut dari Pemprov NTB. Seperti halnya utang Rp 247 miliar di RSUD NTB pun sudah dibayarkan, dengan sisa saat ini tinggal Rp 56 miliar.
“Sudah signifikan penurunannya. Rumah sakit sedang bekerja, rumah sakit saya rasa akan memberikan laporan kenapa dia seperti ini dan sebagainya,” tandas Faozal.
Editor : Siti Aeny Maryam