Lombok Post - Sebanyak 9.151 Kepala Keluarga (KK) atau 35.775 jiwa, terdampak banjir Mataram, Minggu (6/7). Selain menelan korban jiwa, bencana tersebut menyebabkan tujuh rumah rusak ringan. Kemudian 39 rumah rusak sedang, 30 rumah rusak berat dan 9.151 unit rumah terendam.
Hingga kini, baik Pemkot Mataram, Pemprov NTB dan pihak terkait lainnya, sama-sama berjibaku melakukan penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana. “Ini yang terus sama-sama kita lakukan sekarang,” jelas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Rabu (9/7).
Namun hingga kini Pemprov NTB sama sekali belum berpikir untuk menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) APBD. Belum juga mencoba meminta bantuan penambahan anggaran penanganan bencana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Sampai saat ini kita menggunakan kapasitas yang kita memiliki,” jelasnya.
Iqbal diketahui telah mengeluarkan SK 100.3.3.1-318 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Mataram. SK tersebut berlaku 7-16 Juli mendatang.
SK itu sebenarnya bisa menjadi dasar hukum bagi Pemprov NTB, dalam menggunakan BTT atau meminta bantuan anggaran ke BNPB. “Memang itu syarat penggunaan BTT tapi sampai detik ini tidak ada anggaran BTT yang digunakan,” ujarnya.
Gubernur menegaskan SK tanggap darurat untuk memudahkan semua pihak saling berkoordinasi. Juga bekerja sesuai dengan kapasitas masing-masing. “SK darurat ini, lebih untuk memudahkan semua pihak kalau ternyata dibutuhkan tambahan kapasitas. Semua pihak sudah punya dasar,” jelasnya.
SK darurat ini juga diberikan kepada BNPB agar turut membantu Pemkot Mataram dan Pemprov NTB dalam penanganan pascabencana banjir. “Ini dasar yang kami berikan kepada BNPB. Karena mereka tidak bisa beraksi sampai kita mengeluarkan menetapkan kondisi darurat itu, makanya penting penetapan kondisi darurat ini,” jelasnya.
Selama penanganan banjir di Mataram, gubernur menegaskan sumber dana berasal dari anggaran operasional masing-masing OPD Pemprov NTB. “Misalnya untuk kesehatan ada anggaran di dinas kesehatan, terus bantuan sosial di anggaran dinas sosial, seperti itu,” jelas Iqbal.
Menurutnya, terlalu dini bagi Pemprov NTB untuk menggunakan BTT. Apalagi proses penanganan darurat dan pemulihan pascabencana membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pemprov ingin memanfaatkan kapasitas yang ada. “Ini masih panjang apalagi ada warga yang kehilangan rumah, kehilangan kasur, kehilangan segala macam. Jadi, nggak perlu jor-joran di awal juga,” tegas gubernur.
Kendati demikian, jika BTT dibutuhkan dalam penanganan, Pemprov NTB pun sudah menyiapkannya. “Nanti kita pelan-pelan identifikasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga: Banjir Mataram Berlalu Awas Potensi Penyakit Menghampiri
Pemprov NTB mengerahkan sumber daya, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Mereka semua dilibatkan langsung untuk membantu masyarakat. Pemprov menyebutnya solidaritas dalam aksi bakti bencana.
Plh Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal sudah membagi tugas berdasarkan OPD yang dinaungi masing-masing Asisten Setda NTB. Peran OPD di bawah nauangan asisten 1 Setda NTB, bertanggung jawab mem-back up area perkantoran OPD provinsi yang tersebar di sepanjang Jalan Majapahit.
OPD di bawah naungan asisten II dan III akan fokus ke wilayah terdampak banjir secara langsung. “Ini mereka membantu masyarakat membersihkan rumahnya, ini sudah kami umumkan ke teman-teman,” kata dia.
Dirinya meyakinkan, upaya dan langkah semacam ini tidak mengambil alih tugas Pemkot Mataram. Pemprov pada posisi membantu Pemkot Mataram agar sama-sama bangkit dari bencana banjir. “Saya pastikan nggak ada tumpang tindih kewenangan, kami membantu agar sama-sama pulih, ini masyarakat NTB,” jelasnya. (yun)
Editor : Jelo Sangaji