Lombok Post - Pemprov NTB, Pemkot Mataram, dan pihak terkait, duduk bersama melakukan evaluasi terhadap proses evakuasi, pemulihan, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak banjir Kota Mataram, pada Sabtu malam (12/7).
“Kami ingin memastikan apakah semua masyarakat terdampak sudah tertangani, apakah masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing, kemudian bagaimana dengan layanan dasar, dan banyak hal yang harus kita pastikan,” jelas Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal.
Evaluasi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-318 Tahun 2025. Pemprov NTB telah menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir di Kota Mataram selama tanggal 6 – 16 Juli.
Selama rapat evaluasi tersebut, Faozal meminta sejumlah instansi terkait agar tetap siaga dan memperkuat sinergi dalam masa tanggap darurat yang masih berlangsung. “Kami sudah membagi peran masing-masing,” ujarnya.
Dinas Sosial (Dinsos) diminta untuk memastikan ketersediaan logistik, baik berupa makanan siap saji maupun makanan instan, agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
“Penyaluran bantuan juga harus dilakukan secara tepat sasaran dan terpantau dengan baik,” tegasnya.
Proses pemulihan lingkungan tempat tinggal masyarakat, Pemkot Mataram telah menyatakan masih membutuhkan dukungan TNI, Polri, dan BPBD. Evaluasi terhadap kondisi lingkungan yang terdampak tengah dilakukan, sebelum dilanjutkan dengan langkah penanganan yang lebih terukur dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Masa tanggap darurat di tingkat kota saat ini telah ditetapkan selama 14 hari, dan bisa saja dilanjutkan setelah 10 hari tanggap darurat di tingkat provinsi jika situasi belum stabil,” ujar Faozal.
Dirinya meminta Dinas Kesehatan (Dikes) NTB maupun Kota Mataram terus memantau kondisi kesehatan masyarakat di lokasi terdampak banjir. Dari paparan yang diterimanya, dua hingga tiga pekan ke depan, ada peningkatan kewaspadaan terhadap potensi munculnya penyakit pascabanjir, terutama penyakit kulit seperti gatal-gatal dan diare.
Dinas NTB bersama instansi terkait saat ini tengah memperkuat pemantauan terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah padat penduduk, seperti di Karang Kemong, Majeluk, dan Karang Pule menjadi fokus utama pemantauan karena tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta potensi pencemaran lingkungan yang lebih besar.
“Teman-teman di lapangan telah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas air dan kemungkinan adanya kontaminasi bakteri, termasuk dari limbah tinja, mereka masih melakukan pemantauan,” jelas Faozal.
Pemerintah memastikan layanan kesehatan tetap tersedia bagi warga, mulai dari sisi lingkungan, kualitas air dan sanitasi juga menjadi perhatian utama.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum diminta segera mengidentifikasi kerusakan infrastruktur akibat banjir. Untuk jangka panjang, langkah strategis dan konkret akan disusun bersama Pemprov NTB dan Pemkot Mataram, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, atau dampaknya bisa diminimalisasi.
“BPBD sudah kami minta untuk terus memantau perkembangan lapangan secara intensif dalam empat hari ke depan,” jelasnya.
Hasil pemantauan tersebut, akan menjadi dasar evaluasi akhir masa tanggap darurat oleh Pemprov NTB, apakah akan diperpanjang atau dihentikan.
Di sisi lain, sebagai langkah antisipasi dini, analisa cuaca dari BMKG menjadi acuan penting. Karena diprediksi, dalam pekan ini intensitas hujan di wilayah Kota Mataram akan meningkat.
“Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari instansi resmi demi keselamatan bersama,” pungkasnya.
Asisten II Setda Kota Mataram Miftahurrahman menegaskan pemkot dalam penanganan pascabanjir tidak hanya berhenti pada pemulihan layanan dasar dan evakuasi warga, tetapi juga menyangkut persoalan jangka panjang. Salah satu tantangan utama adalah keberadaan rumah warga di bantaran sungai, yang dinilai sangat rentan terhadap risiko banjir berulang.
“Terpenting menjadi PR bersama penanganan yang berat berat seperti rumah yang berada di bantaran sungai perlu di bongkar,” jelasnya.
Berikutnya, perbaikan infrastruktur seperti jembatan yang rusak akibat banjir juga sedang dipersiapkan melalui proses penganggaran. Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan pembiayaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun anggaran perubahan dalam APBD mendatang.
Editor : Marthadi