LombokPost – Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi kinerja Bank NTB Syariah.
Berdasarkan hasil paparan, secara umum Bank NTB Syariah dinilai dalam kondisi sehat.
Mulai dari pertumbuhan aset, pembiayaan, dan kontribusi ke daerah dalam bentuk dividen.
"Kesimpulan umum, Bank NTB Syariah saat ini berada dalam kondisi sehat. Kita apresiasi bahwa dalam lima tahun terakhir bank ini menunjukkan pertumbuhan yang baik," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB Sambirang Ahmadi, Senin (14/7).
Penilaian itu berdasarkan hasil kajian mendalam Komisi III DPRD Provinsi NTB terhadap laporan kinerja sekaligus hasil audit internal Bank NTB Syariah per Juni tahun 2025.
Sebelumnya Komisi III DPRD menggelar rapat bersama Bank NTB Syariah.
Itu berkaitan dengan kondisi terkini bank kebanggaan masyarakat NTB itu.
"Dalam empat tahun terakhir ini angka dividen yang dibagikan ke daerah naik terus," ungkap Sambirang.
Tahun buku 2021, total dividen tercatat sebesar Rp 95,9 miliar. Tahun 2022 naik menjadi Rp 138,2 miliar. Berikutnya, pada 2023 meningkat lagi menjadi Rp 158,7 miliar. Nah, tahun lalu atau 2024 melonjak lagi menjadi Rp 176,03 miliar.
Nah, untuk Provinsi NTB sebagai pemegang saham mayoritas, realisasi dividen juga menunjukkan tren positif.
Tahun buku 2021, Pemprov NTB mendapatkan dividen Rp 41,15 miliar.
Tahun 2022 sebesar Rp 58,96 miliar. Berikutnya pada 2023 mendapat Rp 70,47 miliar serta tahun 2024 Rp 79,26 miliar.
"Pertumbuhan ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi keuangan daerah, meskipun menghadapi tantangan seperti tekanan ekonomi global dan gangguan teknologi," sambung Sambirang.
Meksi demikian, di balik capaian tersebut, Komisi III DPRD tidak menutup mata terhadap insiden siber besar yang terjadi pada Maret 2025.
Audit forensik menunjukkan bahwa kelemahan pengamanan sistem dan kontrol jaringan membuka celah besar bagi kejahatan digital.
Fakta ini harus menjadi pelajaran penting dan titik balik untuk memperkuat sistem manajemen risiko teknologi informasi.
Persoalan itu harus segera disikapi agar tidak berdampak ke lainnya. Karena kejahatan siber (cyber crime) tersebut tidak hanya menimpa Bank NTB Syariah.
"Karena insiden siber Maret 2025 tersebut tentu sangat berdampak pada resiko keuangan, operasional dan reputasi Bank NTB Syariah," tegas politikus PKS itu.
Sambirang Ahmadi juga berharap kepada pengurus baru bisa memperbaiki portofolio pembiayaan Bank NTB Syariah.
Selama ini masih didominasi pembiayaan konsumtif 89 persen lebih.
"Kita tantang pengurus baru untuk bisa menaikan proporsi pembiayaan produktif. Untuk itu, diperlukan reorientasi arah pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, pertanian, perikanan dan maritim, dan pariwisata sejalan dengan visi misi gubernur," tandas anggota dewan Dapil NTB 5 (Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat) itu.
Anggota Komisi III DPRD Muhammad Aminurlah meminta direksi baru untuk berbenah. Tidak hanya sekedar menjadi "pemain pengganti".
Bank NTB Syariah, ujar dia, membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil langkah strategis untuk memperkuat sistem keamanan digital.
Juga meningkatkan efisiensi, dan menggeser orientasi bisnis ke sektor produktif.
"Maka direksi baru nanti harus bisa menghadirkan terobosan kebijakan untuk upgrade kapasitas teknologi pengamanan semua jenis transaksinya," tegas Maman, sapaan karib Muhamad Aminurlah. (mar/r2)
Editor : Pujo Nugroho
Sumber : Liputan