Lombok Post - Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial Kemasyarakatan Ahsanul Khalik mengatakan kepala daerah aktif mendorong keterlibatan berbagai pihak sebagai mitra dalam pelaksanaan program ini. “Kami mendorong tumbuhnya mitra untuk ikut terlibat dalam program MBG ini," terangnya, Selasa (15/7).
Mitra yang dimaksud meliputi sektor swasta, pengusaha lokal, yayasan, koperasi, hingga lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren (ponpes). Langkah ini bertujuan memperluas jangkauan dan memperkuat pelaksanaan MBG secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov NTB dan pemda 10 kabupaten dan kota telah menyiapkan 79 lahan yang akan digunakan sebagai calon lokasi pembangunan Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). “Rencananya, gubernur bersama bupati dan wali kota akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan kepala BGN terkait pemanfaatan lahan pemda tersebut,” ujar Khalik.
Untuk menjamin kualitas dan kesesuaian pelaksanaan program MBG, pemprov telah menurunkan tim dari Biro Administrasi Pembangunan. Merekalah yang melakukan pengawasan langsung di lapangan. “Tim ini bertugas memantau standar penyiapan dan pendistribusian bahan pangan agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BGN," kata dia.
Khalik menegaskan gubernur telah mengeluarkan instruksi pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Misalnya pada dinas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta perdagangan, untuk turut melakukan pemantauan ketat terhadap ketersediaan bahan pangan penunjang MBG.
Hal ini mencakup komoditas penting seperti beras, sayur, daging, telur, dan lainnya. Guna menjaga stabilitas pasokan dan menghindari inflasi yang dapat mengganggu operasional SPPG. “Pemantauan dan pengawasan dilaksanakan secara serius, untuk memastikan kebutuhan beras, sayur, daging, telur dan bahan lainnya yang dibutuhkan dalam mendukung MBG di NTB, sehingga semua terjaga dan tidak terjadi inflasi yang membuat para pengelola SPPG kesulitan,” jelas mantan kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB.
Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota bersepakat, keberhasilan MBG harus dibangun dari kekuatan lokal. Khalik mengatakan dengan melibatkan potensi lokal, program ini diyakini akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.
Di antaranya, penurunan angka stunting dan gizi buruk pada anak usia sekolah. Serta peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani dan pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok nasional. “Pemprov NTB bersama dengan kabupaten dan kota memiliki satu pandangan, program MBG ini harus diperkuat dengan kekuatan lokal NTB, karena akan menghasilkan dampak jangka panjang yang signifikan,” terangnya.
Jika dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, program ini diyakini akan melahirkan generasi NTB yang sehat. Juga cerdas dan berdaya saing tinggi, siap menyongsong Generasi Emas Indonesia 2045.
Editor : Siti Aeny Maryam