LombokPost - Dinas Koperasi dan UKM NTB telah memfasilitasi dengan paripurna pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Bumi Gora.
Sebanyak 1.166 Kopdes Merah Putih di NTB telah terbentuk dan berbadan hukum.
Hari ini (21/7), Presiden RI Prabowo Subianto akan melaunching Kopdes Merah Putih di NTB, bersamaan dengan seluruh Kopdes Merah Putih di Indonesia.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Ahmad Masyhuri menyatakan kesiapannya dalam menggelar peluncuran Kopdes Merah Putih di NTB.
Setelah memastikan 1.166 Kopdes Merah Putih berbadan hukum pada 6 Juli 2025 lalu, kini saatnya memastikan kegiatan peluncuran berjalan baik.
Pemprov NTB sendiri memilih lokasi peluncuran di kantor Kopdes Merah Putih Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.
“Alhamdulillah. Sampai sore ini (20/7) kami masih di lokasi dan memastikan semua sudah siap. Adalah momentum kita bersama, dengan seluruh pemerintah desa dan pengurus kopdes merah putih di NTB,” kata Masyhuri pada Lombok Post, Minggu (20/7).
Peluncuran Kopdes Merah Putih di NTB yang akan digelar secara serentak di Indonesia menurut Masyhuri merupakan proses akhir dalam tugas Diskop dan UMKM NTB dalam pembentukannya.
Namun menjadi tonggak atau proses awal dalam memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Di NTB sendiri, program ini sejalan dengan program Iqbal-Dinda yakni program desa berdaya. Desa transformatif juga menjadi tujuan dari lahirnya Kopdes merah putih.
Baca Juga: Bilelando Jadi Percontohan Koperasi Merah Putih
Karena itu, 1.166 Kopdes Merah Putih diharapkan tidak hanya terbentuk semata, tapi juga bisa berjalan dalam mewujudkan desa yang berdaya.
Kendati demikian, Masyhuri menegaskan jika Kopdes Merah Putih membutuhkan gerakan dan tindakan nyata yang tak bisa serta merta dilihat hasilnya dalam semalam.
Jika ada yang bertanya bagaimana 1.166 Kopdes Merah Putih di NTB hidup dan berkembang, jawabannya bukan dengan kata-kata.
“Namanya barang belum dilihat. Kata-kata saja tidak bisa, harus ada bukti nyata. Dan bukti ini tidak bisa kita tunjukkan hanya dalam semalam. Karena tentu, setelah membentuknya, tantangan kita selanjutnya adalah bagaimana koperasi ini beroperasi,” jelasnya.
Lebih jauh Masyhuri menjelaskan Kopdes Merah Putih membutuhkan akses modal dan peningkatan kapasitas sumber daya.
Itulah mengapa, jika dalam pembentukannya, secara teknis OPD yang digandeng adalah DPMD, namun dalam operasionalnya, seluruh OPD dan lembaga eksternal terkait memiliki andil dalam memastikan bertumbuhnya Kopdes Merah Putih.
“Saat pembentukan, kita dibantu teman-teman dari dinas PMD, dan ikatan notaris dalam memastikan badan hukumnya, tapi setelah jadi, saya rasa tidak ada satupun OPD yang tidak terkait,” terang Masyhuri.
Lebih rinci ia menerangkan bagaimana keterlibatan semua OPD dalam memastikan keberlanjutan Kopdes Merah Putih.
Mulai dari dinas perdagangan, perindustrian, pariwisata, perizinan, sampai dengan lembaga pengawas keuangan.
“Termasuk perguruan tinggi. Intinya butuh komitmen semua pihak. Ibarat rumah baru, Kopded ini masih kosong. Butuh diisi,” terangnya.
Gandeng Perguruan Tinggi
Dinas Koperasi dan UKM NTB menggandeng perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepengurusan koperasi merah putih. Sejauh ini, ada dua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang digandeng yakni Univeritas Mataram (Unram) dan Universitas Islam Negeri (UIN).
“Bahkan Unram melalui Fakultas Ekonomi membuat kurikulum diklat ini. Draf-nya sudah jadi dan akan kami laporkan ke Pak Gubernur," kata Masyhuri.
Diklat tersebut dijelaskan meliputi manajemen koperasi, pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Strategi pemasaran produk atau kegiatan koperasi. Selanjutnya hukum dan peraturan perkoperasian. Materi lainnya yakni teknologi digital untuk koperasi.
Melalui pelatihan tersebut, diharapkan ada peningkatan kapasitas pengurus dalam mengelola koperasi secara profesional, termasuk aspek administrasi, keuangan, pemasaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Pelatihan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk klaster pertama dengan peserta sekitar 200 orang. Tenaga pengajarnya dari Dinas Koperasi dan UKM NTB, dari PTN bahkan tenaga ahli dari luar daerah.
“Secepatnya akan kita lakukan. Kalau bisa di APBD Perubahan ini dan dilakukan secara bertahap," jelasnya.
Didukung Legislatif
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto mengapresiasi langkah Pemprov NTB dalam menjalankan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.
Apalagi 1.166 koperasi terbentuk dan berbadan hukum sesuai tenggat waktu.
Sudirsah menilai program koperasi merah putih bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di tingkat desa.
Sehingga dengan adanya program tersebut, kemajuan ekonomi NTB akan dimulai dari desa.
“Kami pantau, pemerintah desa dan kelurahan menyambut koperasi merah putih ini dengan antusias dan memandang program ini sebagai program pemerintah pusat yang sangat luar biasa. Diharapkan koperasi merah putih ini sebagai sokoguru pembangunan dari desa,” jelasnya.
Sudirsah mengatakan koperasi merah putih ia lihat akan bisa berdampingan dengan BUMDes. Karena mereka yang ada di dalamnya juga menjadi satu kesatuan.
Di samping itu, ia juga mengajak seluruh kader Gerindra untuk berpartisipasi aktif membantu dan mendukung program koperasi merah putih di tingkat desa.
Dukungan tersebut berupa pendampingan, baik secara materil dan moril.
Kata dia, bukan berarti menginginkan manfaat dari koperasi merah putih, namun justru membantu secara aktif dan memastikan agar jangan sampai koperasi tersebut tidak berkembang.
“Kami sudah diminta oleh partai untuk dapat berkontribusi. Kami minta agar seluruh kader menyumbangkan tenaga dan pikirannya, materil dan moril untuk kemajuan koperasi merah putih ini,” pungkasnya. (tih/r3)
Editor : Kimda Farida