LombokPost--Senin (21/7) menjadi hari bersejarah bagi geliat ekonomi kerakyatan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara serentak meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di seluruh penjuru negeri.
Acara puncak dipusatkan di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, dan disambut antusias oleh berbagai pihak, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkumham NTB).
Peluncuran Koperasi Merah Putih ini diharapkan menjadi angin segar, khususnya bagi Koperasi Merah Putih di desa-desa di NTB.
Di Provinsi NTB, semangat peluncuran Koperasi Merah Putih ini membahana di dua lokasi strategis: Desa Kekeri, Kabupaten Lombok Barat, dan Desa Bilelandon, Kabupaten Lombok Tengah.
Kanwil Kemenkumham NTB, yang diwakili oleh jajaran pimpinannya, turut hadir secara daring melalui Zoom Meeting dari Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, menunjukkan komitmen kuat dalam menyukseskan Koperasi Merah Putih ini.
Dalam sambutannya yang penuh semangat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran vital koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi tonggak awal koperasi yang modern dan berbasis digital. Koperasi harus memajukan petani dan nelayan. Tidak boleh lagi ada tengkulak bermain harga. Koperasi harus hadir untuk menyejahterakan masyarakat secara adil dan menyeluruh, serta menguntungkan masyarakat Indonesia,” tegas Prabowo, menekankan bahwa Koperasi Merah Putih adalah solusi konkret untuk pemerataan ekonomi.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar Koperasi Merah Putih tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
Ia meminta kepala desa dan pengurus Koperasi Merah Putih untuk mengelola koperasi dengan integritas tinggi, memastikan Koperasi Merah Putih berkembang pesat dan menjadi ujung tombak perekonomian di tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa Kopdeskel Merah Putih dirancang sebagai garda terdepan ekonomi kerakyatan.
Koperasi Merah Putih ini akan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam distribusi bantuan, operasi pasar, dan penyedia kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako, pupuk, gas, serta alat pertanian dan perikanan.
“Koperasi ini bukan program bagi-bagi anggaran. Ini berbasis usaha riil. Setelah usaha terbentuk, barulah ada dukungan pinjaman dari perbankan. Pinjamannya pun harus dibayar karena ini bukan hibah, tapi berbasis pada kegiatan ekonomi yang jelas,” papar Zulkifli, memperjelas konsep Koperasi Merah Putih yang berkelanjutan.
Acara peluncuran Koperasi Merah Putih ini juga dimeriahkan dengan penayangan video profil, penyerahan sertifikat kekayaan intelektual atas logo KDKMP oleh Menteri Hukum, serta penyerahan SK Badan Hukum oleh Presiden RI kepada perwakilan koperasi di Jawa Tengah.
Peluncuran Koperasi Merah Putih ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan koperasi di Indonesia, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis gotong royong dan partisipasi masyarakat.
Sejalan dengan visi ini, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmen penuh dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, terutama di wilayah NTB.
“Kesuksesan Koperasi Merah Putih ini tidak hanya untuk kepentingan Kanwil Kemenkumham tetapi untuk kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Barat,” tegas Mila, menggarisbawahi pentingnya Koperasi Merah Putih bagi kemajuan daerah.
Editor : Kimda Farida