LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti sejumlah isu krusial terkait literasi dan inklusi keuangan. Ini dinilai perlu menjadi fokus kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) NTB.
Salah satu isu utama yang disorot, maraknya praktik rentenir. “Banyak perceraian di desa-desa itu disebabkan oleh urusan rentenir ini,” tegasnya, Selasa (29/7).
Ia menggambarkan situasi memilukan di mana kaum ibu terpaksa meminjam uang kepada bank subuh. “Jadi setiap subuh para rentenir ini akan datang menagih dan suaminya baru tahu, lalu suaminya lepas tanggung jawab. Ini fakta yang terjadi di lapangan,” jelas Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur.
Peristiwa tersebut menjadi contoh yang menggambarkan realitas pahit yang dialami masyarakat. Karenanya dia meminta TPAKD segera merumuskan solusi pembiayaan yang semudah dan secepat praktik rentenir, tetapi legal dan lebih baik. “Bagaimana TPAKD ini mengusung sebuah formula yang sama mudahnya, sama cepatnya, dengan bank rontok ini, tetapi tentu saja dengan cara yang lebih baik,” jelasnya.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Gubernur menyoroti banyak PMI yang terpaksa meminjam uang dari rentenir untuk membiayai keberangkatan mereka.
Ia mendorong solusi pembiayaan yang ringan, bahkan tanpa bunga. “Pilihan kita adalah kita kasih mereka pinjaman, kalau perlu bebas bunga, disubsidi bunganya, karena mereka akan kembali dalam visa nantinya,” jelasnya.
Mengenai hal ini, dia mengajak TPAKD untuk berdialog langsung dengan komunitas PMI. Merumuskan rekomendasi yang relevan kondisi di lapangan.
Iqbal juga menyoroti rendahnya penetrasi asuransi, khususnya asuransi pertanian. Ia mengingatkan perubahan iklim telah meningkatkan risiko gagal panen bisa berdampak fatal bagi petani. “Hampir 90 persen petani kita tidak memiliki asuransi pertanian,” ujarnya prihatin.
TPAKD harus bisa merancang pendekatan yang mampu mendorong petani mau mengasuransikan hasil pertanian mereka. Ia menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk bekerja sama mencari solusi. “Tentu saja kami dari pemerintah provinsi dan kabupaten akan menyambut dengan suka cita, dengan terbuka,” tandasnya.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Baiq Nelly Yuniarti menegaskan pengelolaan keuangan bagi calon PMI sebelum berangkat sangat penting. PMI diminta melihat penghasilan dari luar negeri bukan semata sebagai hasil kerja keras, tetapi menjadi modal penting untuk menata kehidupan jangka panjang. “Dengan literasi keuangan yang baik, para pekerja migran diharapkan bisa membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Editor : Jelo Sangaji