LombokPost – Upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan menjaga stabilitas pasokan pangan terus digalakkan.
Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), bersama Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta jajaran Pemerintah Provinsi NTB, dan Bulog NTB digelar di Mataram untuk membahas percepatan aktivasi dan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kepala Bapanas RI, Arief Prasetyo Adi, dalam paparannya menyampaikan setelah aktif, Kopdes Merah Putih akan menjadi penyalur utama berbagai komoditas pangan penting seperti beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), gula, dan minyak, yang pasokannya langsung didukung oleh Bulog.
Baca Juga: Bapanas Jelaskan Praktik Pencampuran pada Beras Premium
"Dengan begitu, Kopdes diharapkan bisa jadi pusat program pro-rakyat yang kemudian dapat meningkatkan ekonomi rakyat pula sebagaimana arahan Menko Pangan," kata Arief.
Arief juga merinci realisasi penyaluran beras SPHP hingga 1 Agustus 2025 telah mencapai 188,4 ribu ton, atau 12,56 persen dari total target 1,5 juta ton penyaluran tahun ini.
Khusus untuk penyaluran melalui Kopdes Merah Putih, tercatat sebanyak 53,72 ton beras SPHP telah tersalurkan.
Baca Juga: Walau Bapanas Akan Salurkan Bantuan Beras Tapi Tetap Jadi Sorotan DPR RI, Ini Alasannya
Selain beras SPHP, masyarakat juga akan dapat mengambil bantuan pangan beras melalui Kopdes Merah Putih.
Hingga 1 Agustus, realisasi penyaluran bantuan pangan beras secara nasional telah mencapai 12.502.201 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia, atau 68,4 persen dari total target 18.277.083 PBP.
Terkait isu beras "oplosan" yang sempat mencuat, Arief menegaskan telah dilakukan penindakan sesuai prosedur yang berlaku.
Baca Juga: Langkah Nyata Bapanas, Dampingi UMKM Pangan Lokal NTB Tingkatkan Kualitas
Bapanas menghimbau agar harga jual beras selalu sesuai dengan standar mutu dan kualitas yang telah ditentukan.
Arief juga menyampaikan terima kasih kepada Bulog NTB atas kinerja cepat dalam dua bulan terakhir untuk menyelesaikan tugas penyaluran bantuan pangan.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan kembali visi Presiden Prabowo Subianto tidak boleh ada rakyat yang susah dan ekonomi harus mampu dimulai dari desa.
Zulhas menekankan pemerintah menginginkan adanya katalisator ekonomi rakyat melalui keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Oleh karena itu, kekuatan ekonomi, pemberdayaan harus dimulai dari desa," tegas Zulhas.
Ia menambahkan keberadaan Kopdes Merah Putih juga ditujukan untuk memberantas praktik tengkulak yang merugikan petani di desa.
Pimpinan Wilayah (Pinwil) Bulog NTB Sri Muniati, melaporkan detail penyaluran Beras Bantuan Pangan (Banpang) di Provinsi NTB.
Untuk alokasi Juni dan Juli 2025, sebanyak 511.381 PBP telah menerima total 10.227.620 kilogram beras, di mana setiap PBP menerima 2 karung beras kemasan 10 kilogram.
Sri Muniati juga menambahkan target penyaluran beras medium SPHP untuk periode Juli-Desember 2025 di NTB adalah 23.606.996 kilogram, dalam kemasan 5 kilogram.
Rakor ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan ketersediaan pangan melalui penguatan peran koperasi di tingkat desa.
Editor : Kimda Farida