LombokPost - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, telah menggelar rapat koordinasi membahas pengawasan lalu lintas ternak. Hal ini sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap pergerakan ternak dan produk turunannya. “Hal ini penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarwilayah dalam mengatur lalu lintas ternak,” terang Plt Kepala Disnakeswan NTB Ahmad Masyhuri, Senin (4/8).
Pengawasan merupakan aspek krusial dalam menjaga keamanan dan kesehatan hewan serta produk hewan yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu, agar hewan dan produk turunannya aman, sehat, dan tidak membawa penyakit menular yang bisa menyebar ke daerah lain.
Masyhuri menekankan lalu lintas ternak yang tidak diawasi dengan baik berpotensi menjadi jalur penyebaran penyakit antardaerah. Karena itu, pengawasan dari sisi kesehatan hewan harus dilakukan secara ketat dan berlapis. “Ini menyangkut ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Pengawasan yang ketat pada lalu lintas ternak menjadi salah satu strategi penting dalam mencegah penyebaran Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Dari 100 lebih PHMS di Indonesia, ada beberapa penyakit yang menjadi perhatian utama di NTB, seperti anthrax, rabies, surra (trypanosomiasis), septicaemia epizootica, avian influenza, dan penyakit mulut dan kuku (PMK).
Langkah ini adalah bagian dari upaya preventif Disnakeswan NTB untuk melindungi populasi ternak. Kabar baiknya, kondisi penyakit hewan di NTB masih terkendali. Ia mengakui bahwa kasus penyakit memang masih ada, namun belum pada level yang mengkhawatirkan. “Penyakit pada hewan itu hal yang wajar, karena hewan adalah makhluk hidup yang rentan sakit,” katanya.
Dari semua penyakit tersebut, fokus utama Disnakeswan NTB pada pencegahan dan penanggulangan PMK. “Kami telah melakukan vaksinasi PMK sebanyak 281.750 dosis di 10 kabupaten/kota se-NTB,” jelas pria yang juga kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB tersebut.
Ia juga mengungkapkan adanya satu kasus antraks dan lebih dari 200 kasus rabies di NTB. Namun seluruhnya masih dalam penanganan yang terkontrol. “Terpenting saat ini adalah tidak ada wabah besar. Saat ini masih dalam batas wajar dan bisa dikendalikan,” tegasnya.
Pemprov NTB berharap adanya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan distribusi ternak yang aman dan berkelanjutan. “Kami tetap waspada dan bekerja sama dengan semua pihak, terutama balai karantina sebagai garda terdepan dalam pengawasan pergerakan hewan,” pungkas Masyhuri.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB Muslih mengungkapkan, sosialisasi penanganan PMK kepada para peternak gencar dilakukan. “Sosialisasi penanganan penyakit mulut dan kuku ini pada hewan ternak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran peternak tentang penyakit ini dan cara pencegahannya,” jelasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam