LombokPost - NTB mengubah rencana pembangunan infrastruktur jalan dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Awalnya Pemprov NTB menginginkan pembangunan jalan tol, kini memilih mendahulukan pembangunan jalan bypass. "Kalau jalan tol itu anggarannya besar, mencapai Rp 22 triliun, dan durasi pembangunannya pun panjang. Dan sekarang, dananya belum ada,” ujar Kepala Dinas PUPR Sadimin, kemarin.
Proyek ini setidaknya terbagi dua, perbaikan jalan bypass I dari bundaran Gerung hingga bundaran Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Dilanjutkan dengan proyek bypass baru dari jalur Sengkol terus ke timur hingga Pringgabaya. “Jalan bypass I sama jalur lambatnya itu sekitar 20,4 kilometer dari bundaran Gerung sampai Bundara BIL. Kemudian tambah dari Sengkol sampai Pringgabaya,” ujarnya.
Adapun total kebutuhan anggaran proyek ini mencapai Rp 3,5 triliun, seluruhnya diharapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rinciannya, sekitar Rp 700 miliar dialokasikan untuk perbaikan jalur Bypass I. Sementara Rp 2,8 triliun dialokasikan untuk peningkatan jalan eksisting dari Sengkol ke Ganti hingga Keruak, hingga Pringgabaya menjadi jalur bypass baru.
“Dengan pembangunan bypass ini, harapannya kendaraan truk-truk logistik, truk feller, dan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) tidak lagi melewati jalur tengah seperti Kota Mataram yang kini menjadi titik macet. Ini akan membantu mengurai kemacetan dan mempercepat waktu tempuh. Risiko kecelakaan juga bisa diminimalkan,” jelas Sadimin.
Saat ini, jalur bypass dipandang sebagai langkah realistis dan cepat untuk mengatasi masalah lalu lintas yang makin parah. “Pembangunan bypass adalah langkah cepat dan konkret yang bisa mulai dijalankan. Harapannya ini bisa segera terealisasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” harapnya.
Proyek pembangunan jalan bypass yang akan menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur direncanakan akan dimulai pada tahun ini.
tahap awal pengerjaan proyek akan fokus pada dua hal utama, pertama studi kelaikan. Di tahap ini akan menganalisis kelayakan proyek dari berbagai aspek, termasuk teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. “Hasil dari studi kelaikan ini akan menjadi landasan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya,” jelasnya.
Kedua, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Ini menjadi prasyarat wajib untuk memastikan bahwa pembangunan jalan bypass ini tidak akan menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan sekitar.
Sadimin memastikan rencana perubahan dari pembangunan tol ke jalur bypass ini telah dikomunikasikan secara resmi ke pemerintah pusat. Surat dari Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, sudah dikirim ke sejumlah kementerian terkait, “Suratnya sudah dikirim. Kita sudah konsultasikan ke pusat,” tandasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan pembangunan jalur bypass sebagai solusi yang lebih cepat dan efisien dalam mengatasi permasalahan transportasi di Pulau Lombok.
Baca Juga: DPRD NTB Rekomendasi Perbaikan Jalan Provinsi Rusak Sekaligus Pasang PJU
Keputusan strategis ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Terutama keterbatasan anggaran, lamanya durasi pengerjaan proyek tol, serta kebutuhan mendesak masyarakat terhadap infrastruktur transportasi yang dapat segera dirasakan manfaatnya. “(Bypass,Red) yang paling murah daripada jalan tol,” jelasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam