Sampah Organik dan Minimnya Edukasi Jadi Duri dalam Daging
Denyut pengelolaan sampah di Mataram dan Lombok Barat (Lobar) berada di ujung tanduk. Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok, yang selama ini menjadi tumpuan dua wilayah memasuki fase kritis.
Kapasitas landfill yang kian terbatas dan volume sampah terus membludak memaksa TPAR berada dalam "mode bertahan". Sebuah kondisi yang digambarkan oleh Kepala TPAR Kebon Kongok Radyus Ramli, sebagai situasi yang tidak ideal.
“Kami sekarang mode bertahan lah,” kata Radyus yang ditemui di TPAR Kebon Kongok kepada Lombok Post.
Baca Juga: Camat Gerung Sapoan, Jadi Filatelis Sejak SMA
Radyus tak bisa memastikan sampai kapan TPAR bisa bertahan. Lahan landfill yang ada terus menyusut.
Landfill pertama seluas 1,8 juta meter kubik telah ditutup dan kini menjadi taman setelah 30 tahun beroperasi. Landfill baru seluas 1,2 hektare yang dibuka pada 2022 pun sudah penuh di awal 2025.
Sebagai respons darurat, TPAR menambah dua area penampungan baru, masing-masing 20 are, namun area tersebut juga cepat terisi.
Padahal, pihak TPAR menggunakan sistem Sanitary landfill atau metode pembuangan sampah yang jauh lebih aman dan ramah lingkungan.
Secara sederhana, sampah yang datang akan ditimbun di sebuah lokasi cekung, dipadatkan dengan alat berat, lalu ditutup dengan lapisan tanah setiap hari.
Baca Juga: BREAKING NEWS AC MILAN!
“Dulu setiap hari sanitary landfill, tidak ada sampah yang kelihatan, tapi kami sadar, ternyata landfill cepat sekali penuhnya," ungkapnya.
Sebagai langkah penyelamatan, TPAR membangun landfill sementara seluas 25 are di belakang IPL dan mengoptimalkan area seluas 20 are.
Namun, Radyus pesimis area ini akan bertahan lama jika tidak ada perbaikan tata kelola dari hulu.
“Kalau sekarang 350 ton per hari sampah yang masuk, ya akan kembali penuh lagi, hulu dan hilir ini harus sinkron," tegasnya.
Persoalan utama yang dihadapi TPAR adalah dominasi sampah organik yang mencapai 60 persen dari total volume sampah.
Sampah jenis ini menjadi sumber lindi dan bau tak sedap, serta mengotori sampah anorganik yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi.
"Orang-orang jadi tidak mau mengambilnya dan akhirnya semua jadi sampah lagi," keluhnya.
Berdasarkan diagram komposisi sampah TPA Kebon Kongok, sampah makanan menjadi penyumbang terbesar dengan persentase 30,1 persen, diikuti oleh residu/lainnya sebesar 26,4 persen, dan plastik jenis LDPE 9,1 persen.
Selain itu, terdapat juga jenis sampah lainnya seperti plastik PET, HDPE, PVC, PP, dan PS, serta sampah kertas, logam, tekstil, karet, dan kaca dengan persentase yang lebih kecil.
Data ini menunjukkan hampir sepertiga dari total sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongok adalah sampah sisa makanan yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan sampah. Sehingga, penerapan aturan pemilahan sampah di TPAR juga menemui jalan buntu.
Saat TPAR mencoba menerapkan aturan ini pada 2024, hasilnya justru menambah beban operasional.
Sampah anorganik yang terpilah diambil pemulung, namun sampah organik masih tercampur antara basah dan kering.
"Sampai di sini kami kesulitan memilah, recovery rate (tingkat daur ulang) kami menurun karena residu semua yang akhirnya kami terima," paparnya.
Radyus memaparkan perbedaan signifikan dalam volume sampah yang masuk dari Kota Mataram dan Kabupaten Lobar. Mataram menyumbang 200–250 ton per hari, sementara Lobar hanya 75–100 ton.
Perbedaan ini bukan karena produksi sampah yang lebih sedikit, melainkan karena keterbatasan infrastruktur dan armada pengangkutan.
“Kota Mataram itu layanannya hampir 100 persen jadi sudah saatnya mereka mengejar pengolahan sampah, sehingga jumlah sampah yang terangkut ke sini bisa diturunkan," terangnya.
Sebaliknya, Lobar yang hanya memiliki 20 armada pengangkutan, masih harus menggenjot pengumpulan dan pengangkutan sampahnya.
Kapasitas armada Mataram juga jauh lebih besar, dengan rata-rata di atas 2 ton per kendaraan, sedangkan armada Lobar yang campur hanya mampu mengangkut sekitar 1 ton per ritase.
Radyus menegaskan TPAR Kebon Kongok tidak bisa terus menerus mengandalkan perluasan lahan.
Solusi jangka panjang menurutnya adalah penerapan teknologi pengolahan sampah modern seperti Waste-to-Energy (WTE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Namun, ia mengakui kendalanya adalah ketersediaan offtaker yang bisa menyerap RDF (Refuse Derived Fuel).
"Kalau ada yang bisa menyerap RDF, kami bisa upscale TPAR ini jadi 100 ton per hari, masalahnya, offtaker-nya tidak tersedia di sini," jelasnya.
Pada akhirnya, persoalan sampah ini adalah tanggung jawab bersama. TPAR Kebon Kongok yang "mode bertahan". Pengingat pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. (bersambung)
Editor : Akbar Sirinawa