LombokPost - Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri langsung oleh para Bupati dan Wali Kota, di Sembalun, Lombok Timur (Lotim) pada Senin (25/8).
Rakor ini dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj Indah Dhamayanti Putri, Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal selaku moderator. Hadir jajaran Asisten, serta para Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Hadir pula unsur pimpinan perangkat daerah dari kabupaten/kota se-NTB.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait program prioritas nasional yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya adalah menyelaraskan pelaksanaan program tersebut di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, serta mempercepat implementasinya di Bumi Gora.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam Rakor adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh kabupaten/kota.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya keselarasan visi dan misi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam merealisasikan program ini.
“Saya mengapresiasi kesiapan dan kerja keras para Bupati dan Wali Kota dalam memperkuat dan membentuk Kopdes Merah Putih, termasuk pelatihan serta pembinaan SDM di daerah masing-masing,” ujar Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur.
Ia juga mendorong agar Kopdes Merah Putih bersinergi dengan BUMDes yang sudah ada. Menurutnya, kolaborasi ini penting agar kedua lembaga bisa saling menopang dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Koordinasi dengan Pemprov sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat, karena pada dasarnya Kopdes ini dibangun atas asas kerakyatan dan penguatan ekonomi lokal,” tegasnya.
Isu strategis kedua yang menjadi perhatian dalam Rakor adalah pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan laporan Staf Ahli Setda NTB H Ahsanul Khalik, NTB termasuk salah satu provinsi dengan progres pelaksanaan MBG tercepat secara nasional.
Baca Juga: Kopdes Merah Putih Didorong Bermitra dengan UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian Desa
Untuk mendukung program ini, Pemprov NTB mendorong percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap kabupaten/kota. SPPG sendiri merupakan dapur umum atau unit layanan yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi bagi penerima manfaat MBG.
Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dan daerah dalam merealisasikan SPPG, termasuk pembentukan Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana telah dilakukan di tingkat provinsi.
“Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai penyedia bahan pangan MBG sangat penting. Bahkan kami akan menggandeng pondok pesantren sebagai pilot project agar masyarakat sekitar bisa terlibat aktif. Ini langkah strategis untuk menggerakkan UMKM dan menyasar wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal),” jelasnya.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu menilai bahwa program MBG merupakan program yang sangat mulia dalam rangka pemenuhan gizi peserta didik.
Meski dalam implementasinya ada sejumlah tantangan, ia yakin dengan sinergi dan koordinasi yang kuat, program ini akan semakin optimal.
Isu strategis ketiga yang turut dibahas adalah pembangunan Sekolah Rakyat. Gubernur meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk terus memaksimalkan pembangunan fasilitas ini, serta aktif berkoordinasi dengan Pemprov NTB jika ada kendala di lapangan.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di Pulau Sumbawa. Ia menegaskan bahwa untuk mencegah terulangnya dampak-dampak negatif yang sama, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa akan menggelar pertemuan khusus dalam waktu dekat.
Editor : Akbar Sirinawa