LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan Pemprov tak akan berlama-lama untuk melakukan perbaikan terhadap fasilitas publik yang mengalami kerusakan.
Ini menyusul instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, secara daring, Selasa (2/9).
“Ini arahan Mendagri, kantor pemerintahan maupun fasilitas publik yang rusak agar segera diperbaiki, biar tidak menyisakan trauma,” terang gubernur.
Di NTB, akibat aksi unjuk rasa yang terjadi Sabtu lalu (3/8), gedung utama dan sekretariat DPRD NTB ludes dilalap si jago merah. Bahkan sejumlah inventaris kantor dijarah.
Meski menjadi prioritas, namun pelaksanaan perbaikan gedung DPRD NTB akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Pasti kita akan perbaiki, namun kita lihat kemampuan kita juga,” jelasnya.
Saat ini, pemprov masih menunggu hasil kajian ahli untuk menghitung total kerugian akibat kebakaran. “Kalau yang ini, harus dihitung secara cermat,” tambah Gubernur.
Iqbal mengungkapkan sebenarnya rencana rehabilitasi gedung DPRD telah lama disusun dan tidak pernah dibatalkan. Namun sebelumnya dirancang untuk dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan terjadinya pembakaran, perbaikan tetap menjadi atensinya secara khusus. Bagaimana pun, kehadiran gedung DPRD sangat penting untuk menjaga kelancaran fungsi pemerintahan.
“Anggota dewan memiliki mandat dan tugas konstitusional. Jika mereka tidak dapat bekerja optimal, maka fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pemerintah provinsi juga akan terganggu,” tandasnya.
Sementara itu, aktivitas kedewanan dipastikan tetap berjalan normal. Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra mengatakan sejumlah agenda penting DPRD.
Seperti rapat komisi, rapat panitia khusus (pansus), hingga rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing akan tetap dilaksanakan seperti biasa.
Begitu juga dengan kegiatan ASN di lingkungan sekretariat dewan. ASN tetap masuk seperti biasa.
Ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan administrasi anggota dan pimpinan dewan. "Prinsipnya agenda kedewanan tetap berjalan normal. Tidak akan terganggu," ujarnya.
Editor : Akbar Sirinawa