LombokPost – Pihak Sekretariat DPRD NTB terus memastikan pimpinan dan anggota DPRD NTB, bisa menjalankan tugas dan fungsinya, meski dengan kondisi seadanya.
“BPBD sudah membantu membersihkan area-area yang bisa kita pakai untuk bekerja sehari-hari,” terang Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra, Sabtu (13/9).
Sejumlah ruangan sementara telah disiapkan untuk menunjang kinerja para anggota dewan.
“Kita ada sediakan lima ruangan. Ruang tata usaha sekarang kita fungsikan menjadi ruang rapat, empat ruang kita siapkan dari garasi, dan ada juga ruang rapat di lantai 3,” katanya.
Saat ini, pengerjaan untuk mengubah area garasi menjadi ruang rapat anggota DPRD NTB terus berproses dan ditargetkan rampung pekan depan dan bisa langsung dimanfaatkan.
“Dalam satu minggu ke depan, bisa kita bereskan untuk menjadi ruang rapat komisi,” kata mantan kepala Biro Umum Setda NTB tersebut.
Dengan memanfaatkan aset yang ada, artinya Sekretariat DPRD NTB memutuskan tidak memanfaatkan sepenuhnya, fasilitas yang dipersilakan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yaitu menggunakan ruang rapat Tambora dan Rinjani kompleks Kantor Gubernur NTB, sebagai ruang komisi.
Hendra mengatakan, dua ruang rapat tersebut dimanfaatkan oleh DPRD NTB sebagai lokasi sidang paripurna saja.
“DPRD akan tetap memanfaatkan ruang sidang di Kantor Gubernur NTB, tetapi untuk sidang paripurna,” terangnya.
Mengoptimalkan garasi di gedung Sekretariat DPRD NTB sebagai ruang komisi, menurutnya lebih praktis dan efisien karena tidak membutuhkan biaya besar untuk penyesuaian.
“Kebetulan ini bisa kita manfaatkan, sudah ditinjau, tidak terlalu menghabiskan cost terlalu besar kita siapkan. Gak terlalu mewah juga untuk bisa jadi ruangan,” jelas Hendra.
Baca Juga: Pemprov NTB Ajukan Dua Opsi Perbaikan Gedung DPRD ke Kementerian PU
Tak hanya untuk rapat, ruang komisi yang disiapkan juga akan menjadi tempat berkumpul harian para anggota dewan.
Jika ada agenda hearing atau pertemuan dengan masyarakat, Hendra memastikan semuanya tetap berjalan seperti biasa.
“Jalan semua fungsi dewan,” imbuhnya.
Di sisi lain, DPRD NTB juga tengah mempersiapkan pembahasan terkait nilai kerugian akibat gedung utama yang dibakar tersebut.
Rapat yang rencananya digelar Jumat (12/9), harus ditunda karena adanya kabar duka dari salah satu anggota dewan.
Kemudian jadwal rapat diubah dan pembahasannya akan digelar Senin (15/9), bersama BPKAD, Inspektorat, dan BPBD NTB.
“Catatan kerugiannya sudah ada, tinggal kita sinkronkan dengan data aset milik BPKAD,” kata Hendra.
Dalam rapat nanti, tim appraisal akan menilai ulang aset yang terdampak, termasuk menghitung nilai awal bangunan, penyusutan selama pemakaian, hingga kemungkinan penghapusan aset jika dinilai sudah tidak layak.
“Kalau memang asetnya sudah rusak total, kita usulkan untuk dinolkan. Tapi harus melalui proses pemeriksaan dan hitungan yang akurat, makanya kita akan rapatkan supaya satu hitungan,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida