LombokPost - Gerakan Petani Tembakau Lombok (GAPTAL) telah menyampaikan keluh kesahnya kepada Pemprov NTB, terkait harga tembakau yang kian merosot.
Mereka mendesak Pemprov NTB mengambil langkah serius dalam menstabilkan harga tembakau.
“Kami mengkhawatirkan kondisi petani yang semakin terhimpit oleh tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual hasil panen,” jelas Ketua GAPTAL Muhrim Rajasa.
GAPTAL meminta agar pemerintah dan pihak perusahaan memberikan harga minimal Rp 2,5 juta per kuintal untuk tembakau coklat. Harga yang dinilai sebagai ambang batas paling rendah agar petani tidak mengalami kerugian besar.
Harga tersebut sudah jauh di bawah harga tahun lalu yang bisa mencapai Rp 3,5 juta per kuintal.
“Kalau harga tembakau terus anjlok, maka pemerintah harus siap bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang muncul,” tegasnya.
Saat ini biaya produksi tembakau tergolong tinggi, Rp 70-100 juta per hektare, tergantung lokasi geografis.
“Kalau kita lihat realitas lapangan, petani sudah tiga kali tanam, dua kalinya gagal karena hujan. Baru panen ketiga yang bisa diambil, dan itu pun dengan kualitas yang rendah karena kadar air tinggi,” lanjutnya.
Hal ini membuat perusahaan sering menolak atau memberi harga rendah pada tembakau coklat, yang sebetulnya tetap layak dijual.
Pihaknya juga menyerukan agar seluruh petani swadaya segera melapor untuk mendapatkan pendampingan langsung bersama dinas terkait. “Kami akan kawal langsung,” tegasnya.
Masalah lain, maraknya praktik pembelian tembakau secara ilegal oleh perusahaan atau pihak tak bertanggung jawab.
Hal ini memperburuk situasi harga dan merusak tatanan pasar tembakau lokal. “Kami minta pemerintah melalui Satpol PP menindak tegas pembeli tembakau ilegal, jangan hanya pedagang kaki lima yang ditertibkan,” kata Muhrim.
Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal menegaskan pemprov akan mengambil langkah konkret dan terukur. Termasuk membentuk tim khusus serta melakukan penindakan terhadap perdagangan tembakau ilegal yang memperkeruh pasar.
“Yang pasti sekarang, kebutuhan paling mendesak adalah bagaimana kita mengawal petani swadaya agar mereka mendapatkan harga jual yang layak,” jelasnya.
Faozal menekankan pentingnya pendataan petani swadaya secara menyeluruh. Ia memberi waktu sepekan kepada tim teknis untuk mengidentifikasi lokasi petani swadaya dan memfasilitasi mereka bertemu dengan perusahaan tembakau.
“Kita ingin tahu siapa yang tidak lagi menyerap hasil mereka dan kenapa,” katanya.
Ia meminta penelusuran atas perusahaan yang secara tiba-tiba menghentikan pembelian tembakau dari petani. “Kita perlu tahu alasan mereka,” ujarnya.
Faozal memerintahkan agar tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perdagangan, serta Dinas Pertanian NTB segera melakukan sweeping terhadap pabrik atau perusahaan yang membeli tembakau di bawah harga atau secara ilegal.
“Lakukan tindakan terukur, dan ini akan kita awasi langsung," tegasnya.
Langkah lain yang ditekankan, upaya untuk meningkatkan kuota pembelian tembakau dari petani swadaya.
Pihaknya akan menyurati langsung pimpinan perusahaan untuk meninjau kembali kuota mereka. “Ini langkah solutif yang kita ambil. Kami segera mengeluarkan surat tugas kepada tim untuk turun langsung,” tandasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam