LombokPost - Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi NTB, melalui berbagai bentuk bantuan dan subsidi yang digelontorkan secara masif.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani, Senin (29/9).
Ratih menyampaikan pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi makro, tetapi juga secara konsisten memperkuat jaring pengaman sosial guna melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan dari tekanan ekonomi yang masih membayangi akibat dinamika perekonomian regional maupun global.
“Salah satu fokus utama pemerintah, memastikan kelompok masyarakat rentan tetap mendapatkan perlindungan dan bantuan agar daya beli mereka terjaga, serta kualitas hidup mereka meningkat secara berkelanjutan,” ungkap Ratih.
Sepanjang tahun ini, pemerintah telah menyalurkan berbagai program bantuan sosial dengan nilai yang signifikan. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) misalnya yang ditujukan, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, telah disalurkan kembali melalui tahap ke-4 pada bulan Agustus 2025 dengan nilai mencapai Rp 242,15 miliar, dan menjangkau sebanyak 403.589 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh NTB.
Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program andalan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, juga terus disalurkan secara berkala.
"Hingga tahap ke-3 yang dicairkan pada bulan Agustus, nilai bantuan PKH telah mencapai Rp 145,14 miliar, dan diberikan kepada 202.442 keluarga penerima manfaat," jelasnya.
Di tingkat desa, kata Ratih, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga masih menjadi andalan dalam menanggulangi dampak kemiskinan ekstrem. Sampai akhir Agustus, total bantuan yang telah disalurkan melalui skema ini mencapai Rp 66,62 miliar kepada 21.030 penerima manfaat yang tersebar di desa-desa se-NTB.
Pemerintah juga menunjukkan kepeduliannya terhadap kelompok anak-anak yatim piatu melalui Program Atensi Anak Yatim Piatu (YAPI).
"Bantuan ini telah disalurkan pada bulan Agustus dengan total nilai Rp 9,11 miliar, dan menjangkau 13.211 penerima manfaat, sebagai bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus," terang Ratih.
Tak hanya bantuan konsumtif, pemerintah juga turut mendukung penguatan sektor pendidikan melalui penyaluran Bantuan Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Sampai dengan bulan Agustus, bantuan tersebut telah tersalurkan sebesar Rp 11,36 miliar kepada mahasiswa di UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram. Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan terus digencarkan.
Pemerintah menyalurkan dukungan terhadap anak-anak, lanjut usia, serta penyandang disabilitas melalui program rehabilitasi sosial yang didanai oleh APBN. Sampai dengan bulan Agustus, realisasi program ini telah mencapai Rp 3,08 miliar.
“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam upaya pemulihan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” jelas Ratih.
Kemudian, dalam rangka menjaga produktivitas sektor ekonomi, terutama sektor pertanian dan usaha kecil, pemerintah juga menyalurkan berbagai bentuk subsidi. Sampai akhir Agustus, subsidi pupuk telah tersalurkan sebesar Rp 437,29 miliar untuk mendukung 337.325 penerima, yang sebagian besar merupakan petani kecil.
"Tak kalah penting, subsidi listrik juga diberikan kepada masyarakat kurang mampu serta pelaku usaha kecil, agar beban biaya produksi tetap ringan dan aktivitas ekonomi bisa terus berjalan," kata dia.
Dalam hal ini, Pemerintah telah menyalurkan subsidi listrik senilai Rp 316,9 miliar yang dinikmati oleh sekitar 2,48 juta penerima manfaat di seluruh Provinsi NTB.
Ratih menegaskan seluruh program bantuan dan subsidi yang dikucurkan ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.
Editor : Redaksi Lombok Post