LombokPost - Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi NTB hingga 31 Agustus 2025, menunjukkan tren yang menggembirakan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani, Senin (29/9).
Pemerintah pusat berhasil menghimpun pendapatan sebesar Rp 2,4 triliun atau 56,62 persen dari target APBN tahun 2025. Di sisi lain, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 17.1 triliun miliar atau 61,07 persen dari pagu yang telah ditetapkan.
Dari sisi pendapatan negara, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp 1,7 triliun atau 48,53 persen dari target. "Kinerja ini dinilai solid dan tetap berada di jalur yang tepat. Aktivitas ekonomi daerah yang meningkat, khususnya pada sektor perdagangan besar dan eceran serta jasa keuangan, menjadi pendorong utama penerimaan ini," jelasnya.
Kedua sektor tersebut menjadi tulang punggung penerimaan pajak, termasuk dari jenis PPN, PPh badan, dan PPh orang pribadi. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan.
Hingga akhir Agustus, total penerimaan di sektor ini mencapai Rp 67,16 miliar atau 51,95 persen dari target. Bea Masuk mendominasi dengan Rp 35,81 miliar, sebagian besar berasal dari impor peralatan smelter.
Meskipun target Bea Keluar pada tahun 2025 adalah nol, realisasi sebesar Rp17,23 miliar tetap tercatat sebagai sisa kekurangan penerimaan Bea Keluar tahun sebelumnya. Penerimaan dari cukai turut menyumbang Rp 14,12 miliar, mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatur konsumsi sekaligus mengisi kas negara.
Sementara itu yang cukup mencolok adalah realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah melampaui target, dengan capaian Rp 644,72 miliar atau 104,02 persen dari target APBN. "Pendapatan ini diperoleh dari berbagai sektor layanan publik," kata Ratih.
Seperti layanan keimigrasian melalui paspor menyumbang Rp 23,22 miliar, sementara layanan administrasi kendaraan bermotor menyumbang Rp 48,03 miliar. Berikutnya, di sektor pendidikan dan kesehatan, pendapatan jasa pelayanan tercatat sebesar Rp 332,88 miliar, dan dari wisata alam sebesar Rp 15,88 miliar.
“Pendapatan ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk belanja negara yang mendukung berbagai sektor kehidupan,” ujarnya.
Berbicara mengenai realisasi belanja negara di NTB, hingga akhir Agustus mencapai Rp 17,1 triliun atau 61,07 persen dari total alokasi. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 4 triliun atau 51,39 persen, difokuskan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti pendidikan Rp 1,2 triliun, ekonomi Rp 639,1 miliar, kesehatan Rp 134,28 miliar, dan agama Rp 146,52 miliar.
Baca Juga: Belanja APBD Perubahan Naik, Anggaran Defisit Rp 6,87 Miliar
Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp 13,1 triliun atau 64,83 persen dari pagu. "Kinerja ini meningkat dibanding tahun sebelumnya berkat penambahan alokasi untuk NTB, dan perbaikan pemenuhan syarat penyaluran oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Melalui Dana Bagi Hasil, pemerintah pusat menyalurkan Rp 1,4 triliun atas pengelolaan sumber daya alam serta Rp 782,56 miliar dari hasil pemungutan pajak di wilayah NTB. Penyaluran Dana Desa juga mencapai Rp 940,44 miliar.
Baca Juga: Cegah Penyelewengan Dana Desa, DPMD Lombok Timur Gandeng Kejaksaan
Itu yang digunakan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, sebesar Rp 66,62 miliar, program ketahanan pangan Rp 214,27 miliar, ketahanan iklim Rp 35,81 miliar, hingga pengembangan potensi desa Rp 24,30 miliar.
“Dengan realisasi APBN yang cukup signifikan ini, diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB,” tandas Ratih.
Editor : Redaksi Lombok Post