LombokPost - Upaya memperkuat peran organisasi kemasyarakatan (ormas), sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa dan mewujudkan stabilitas daerah, menjadi atensi Pemprov NTB.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB Ruslan Abdul Gani mengatakan pihaknya telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas, pada 26 September.
“Kami menghadirkan berbagai narasumber dari instansi strategis, dan diikuti oleh perwakilan ormas-ormas yang berkiprah di wilayah NTB,” jelasnya, Senin (29/9).
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum edukatif dan dialogis guna memperkuat pemahaman dan kapasitas ormas, sekaligus membangun sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil dalam menjaga kohesi sosial dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Bumi Gora.
Ruslan menegaskan keberadaan ormas tidak semata sebagai penyalur aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai mitra penting pemerintah dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menjaga kerukunan, dan mendukung berbagai program pembangunan daerah.
“Ormas memiliki peran vital dalam menjaga keutuhan sosial dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan pemahaman regulatif menjadi keharusan,” jelas pria yang juga Plt kepala Biro Hukum Setda NTB tersebut.
Di pertemuan tersebut, pihak dari Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) NTB memberikan materi berjudul Organisasi Kemasyarakatan Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Mewujudkan NTB Bangkit dan Makmur Mendunia.
Dalam paparannya, Binda NTB menekankan pentingnya kolaborasi antara ormas dan seluruh elemen masyarakat dalam merespons berbagai tantangan sosial dan politik yang muncul seiring dinamika global dan lokal.
Ormas bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial serta mengantisipasi potensi konflik yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat.
Maka dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, ormas, dan masyarakat luas agar NTB benar-benar mampu bangkit dan dikenal secara global sebagai daerah yang aman, sejahtera, dan berdaya saing.
Selain itu, materi juga disampaikan oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) NTB, mengangkat tema Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Dalam penjelasannya, disampaikan berbagai poin penting dari regulasi terbaru tersebut, mulai dari aspek legalitas, hak dan kewajiban ormas, tata kelola organisasi, hingga peran strategis ormas dalam memperkuat demokrasi yang sehat dan tertib hukum.
Regulasi ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menciptakan ekosistem kehidupan berorganisasi yang sehat, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip NKRI.
“Dari pihak Kemenkum mengingatkan, agar ormas senantiasa menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi nilai toleransi, inklusivitas, dan keberagaman,” jelas Ruslan.
Rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar dan disambut antusias oleh para peserta. Dirinya mengapreasia diskusi berlangsung interaktif yang mencerminkan adanya kebutuhan mendesak dari ormas-ormas di NTB untuk memahami dinamika regulasi terbaru.
Ini juga sekaligus memperluas wawasan tentang peran dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Ruslan kembali menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemda dan ormas sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan membangun masa depan NTB yang lebih maju, aman, dan sejahtera.
“Kami berharap dapat terus mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif ormas, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah berbagai tantangan zaman,” pungkasnya.
Editor : Jelo Sangaji