Hal itu disampaikannha dalam Hybrid Talkshow Webinar bertema “Stop Pernikahan Dini” yang digelar di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Kamis (2/10).
Kegiatan ini dipandu Ketua Bhayangkari Cabang Lombok Utara Heny Agus Purwanta.
Dalam kesempatan itu hadirkan sejumlah narasumber. Seperti Ketua Dekranasda Provinsi NTB Sinta M. Iqbal, Plt Wadir Krimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati, dan Ketua LPA NTB Joko Jumadi.
Acara tersebut diikuti sekitar 800 peserta, baik secara luring maupun daring.
Ketua Bhayangkari Daerah NTB Santi Hadi menyoroti maraknya kasus pernikahan anak di NTB yang berdampak pada putus sekolah, stunting, hingga kemiskinan.
“Harapan saya, anak-anak NTB bisa sekolah setinggi mungkin sesuai cita-citanya, dan tidak terhenti karena pernikahan yang terlalu dini. Mindset bahwa pernikahan dini adalah jalan keluar dari keterbatasan ekonomi harus diubah melalui kerja bersama lintas sektoral,” ujarnya.
Dia menambahkan, Bhayangkari juga berperan aktif melalui program pemberdayaan UMKM yang berjalan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ranting.
“Semakin banyak perempuan yang berdaya secara ekonomi, semakin kuat pula daya tolak mereka terhadap praktik pernikahan dini,” tegasnya.
Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal dalam penyampaiannya menyebut, NTB berada di peringkat pertama kasus pernikahan dini di Indonesia, terutama pada anak perempuan usia di bawah 17 tahun.
“Jika anak-anak ini tidak melanjutkan pendidikan, pernikahan bukanlah solusinya. Karena itu, Dekranasda berkomitmen membuka pelatihan pengembangan wastra dan produk lokal agar remaja perempuan memiliki keterampilan dan tetap bisa berkarya,” katanya.
Sementara itu, Plt Wadir Krimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak dan perempuan yang menjadi kelompok rentan.
“Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan menimbulkan dampak yang sangat luas, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi," katanya.
Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat menjadi kunci untuk mencegah pernikahan dini sekaligus menekan angka kekerasan.
Ketua LPA NTB Joko Jumadi menambahkan, faktor ekonomi dan budaya masih menjadi penyebab utama pernikahan dini di NTB.
“LPA terus melakukan pendampingan bagi anak-anak korban maupun yang berisiko," katanya.
LPA mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan berbasis pencegahan. Seperti pendidikan kesehatan reproduksi, akses pendidikan menengah yang merata, dan penyediaan lapangan kerja untuk keluarga rentan.
Melalui kegiatan ini, seluruh narasumber sepakat bahwa pencegahan pernikahan dini harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan manusia, kesetaraan gender, dan kemandirian ekonomi.
Bhayangkari NTB menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.
Editor : Siti Aeny Maryam