LombokPost - Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Tahun Anggaran 2025, kini tersisa tinggal Rp 16,4 miliar.
Dari total alokasi BTT sebesar Rp 500 miliar dalam APBD murni 2025, tercatat telah digunakan lebih dari Rp 484 miliar.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ahmadi mengatakan sisa anggaran BTT Rp 16,4 miliar masih dianggap cukup untuk mendukung kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi.
“Sebenarnya cukup untuk kebutuhan yang ada,” ujarnya, Rabu (8/10).
Namun, ia juga menekankan kecukupan dana tersebut sangat bergantung pada skala dan kualitas bencana yang dihadapi.
“Kalau bencananya berskala kecil sampai sedang, anggaran ini memadai. Tapi jika bencana yang terjadi cukup besar dan mendesak, tentu anggaran ini bisa jadi tidak cukup,” tambahnya.
Dalam kondisi bencana besar, cara untuk menutupi kekurangan anggaran itu, dengan refocusing anggaran. Yakni proses pengalihan atau penyesuaian anggaran dari pos-pos belanja yang kurang prioritas, untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak.
“Caranya memang seperti itu,” tegasnya.
Hal tersebut pernah dilakukan Pemprov NTB, saat menanangi bencana non alam pandemi Covid-19. Menurut Ahmadi, pengalaman pandemi menjadi pelajaran penting tentang pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran bencana.
“Jadi, jika ada orang yang meninggal atau sakit akibat bencana, kita harus siap menunda program lain demi membiayai penanganan,” ujarnya.
Idealnya, refocusing ini bisa dihindari apabila penggunaan BTT benar-benar sesuai fungsi utamanya, yakni untuk keadaan darurat dan bencana alam.
“Kalau BTT digunakan secara optimal dan efektif, seharusnya kita tidak perlu lagi melakukan refocusing,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui ketidakpastian bencana membuat BPBD harus selalu siap dengan berbagai kemungkinan.
“Kita tidak pernah tahu kapan dan sebesar apa bencana yang akan datang, sehingga kita harus siap dengan berbagai skenario,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai berapa jumlah ideal dana BTT yang harus disiapkan agar tidak perlu melakukan refocusing, Ahmadi mengaku sulit menentukan angka pasti.
“Kita tidak bisa memprediksi masa depan. Bisa saja bencana yang datang kecil dan dana yang ada cukup, tapi bisa juga sebaliknya,” ujarnya.
Dengan sikap realistis dan terbuka, Ahmadi menegaskan BPBD NTB selalu siap mengutamakan keselamatan masyarakat dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Termasuk refocusing anggaran jika memang situasi darurat mengharuskan demikian.
“Keselamatan jiwa adalah prioritas utama kami, dan kami akan terus berupaya agar masyarakat NTB dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya,” tandasnya. (*)
Editor : Marthadi