LombokPost - Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB terus menggencarkan program penataan kawasan kumuh, dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di sejumlah wilayah padat penduduk.
Plt Kepala Dinas Perkim NTB Baiq Nelly Yuniarti mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melaksanakan perbaikan terhadap 174 unit RTLH yang tersebar di kawasan permukiman seluas 10 hingga 15 hektare.
“Proyek ini merupakan bagian dari program prioritas yang menjadi kewenangan kami, dan saat ini masih dalam proses pengerjaan,” terangnya, Jumat (10/10).
Selain itu, pemprov juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana utilitas umum di lingkungan permukiman tersebut. Total ada 1.155 paket pekerjaan, mencakup pembangunan jalan lapen, pemasangan batu sikat, serta perapihan paving block di kawasan permukiman kumuh.
Program ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD NTB, kemudian dilaksanakan oleh Dinas Perkim. Ia menyebut sebagian paket sudah dalam tahap kontrak.
“Sekitar 800-an paket sudah berkontrak ya, sementara sisanya masih dalam proses. Bahkan, sekitar 200 lebih sudah selesai dan masuk tahap pembayaran," jelasnya.
Ia optimistis seluruh pekerjaan akan selesai tepat waktu, mengingat sifat pekerjaannya tergolong sederhana, namun sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Dinas Perkim NTB memang memiliki tanggung jawab besar dalam menata kawasan permukiman kumuh, yang banyak tersebar di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah.
“Dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, sangat wajar jika beban penanganan kawasan kumuh menjadi fokus utama kami,” tambahnya.
Untuk perbaikan 174 unit RTLH, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 3,9 miliar, mencakup juga penataan lingkungan dan perbaikan jalan di sekitar lokasi.
Sementara itu, untuk 1.155 paket pekerjaan sarana prasarana, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 227 miliar. Penyerapan anggaran sejauh ini dinilai cukup baik.
Menurutnya, program ini tidak hanya berdampak pada kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memberikan efek domino terhadap ekonomi lokal. Dalam satu proyek paving block atau batu sikat, misalnya, satu kontraktor bisa menyerap setidaknya lima tenaga kerja.
Jika dikalikan jumlah paket yang mencapai ribuan, maka kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan cukup signifikan.
“Sekitar 90 persen material yang digunakan berasal dari NTB, mulai dari paving block hingga pasir. Jadi, selain membuka lapangan kerja, program ini juga memberdayakan sektor usaha lokal,” jelas wanita yang juga kepala BPSDM NTB tersebut.
Hingga awal Oktober ini, progres fisik pembangunan telah mencapai sekitar 30 persen. Dinas Perkim menargetkan sejumlah titik pekerjaan akan rampung pada November, dengan harapan seluruh paket selesai pada akhir tahun.
“Kami terus bekerja keras di lapangan. Insya Allah, dengan dukungan semua pihak dan kerja tim yang solid, target akhir tahun bisa tercapai,” pungkasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam