LombokPost - Tidak lama lagi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan memulai pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Desa Gumantar, Lombok Utara.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB Nunung Triningsih mengatakan Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Gumantar dirancang sebagai sekolah terpadu untuk tiga jenjang; SD, SMP, dan SMA.
“Luas lahan Sekolah Rakyat di Gumantar ini mencapai 6,7 hektare,” terangnya, Selasa (21/10).
Pemerintah membutuhkan lahan yang cukup luas, lantaran akan dibangun sejumlah fasilitas fisik, untuk menunjang siswa Sekolah Rakyat selama proses belajar.
Mencakup asrama siswa, ruang kelas, kantin, ruang atau lapangan olahraga, tempat ibadah serta fasilitas lainnya, kemudian dilengkapi dengan sarana air bersih, sanitasi, dan kelistrikan off-grid untuk meningkatkan akses pendidikan yang inklusif.
Lokasi di Gumantar sendiri dinilai sangat strategis karena telah melalui serangkaian survei dari Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“Fasilitasnya sangat lengkap. Ada lapangan bola, asrama, lab, kantin, dan tempat ibadah. Semuanya akan tersedia dalam satu kawasan terpadu. Ini akan menjadi pusat pendidikan yang sangat representatif dan strategis,” jelasnya.
Saat ini, proses lelang sedang dilakukan oleh Kementerian PU, karena total anggaran untuk membangun Sekolah Rakyat di Gumantar ini mencapai Rp 250 miliar.
Proyek pembangunan Sekolah Rakyat ini dirancang menggunakan sistem multiyears, artinya pembangunan akan berlangsung secara bertahap dari tahun ini hingga selesai pada tahun depan.
“Semua proses fisiknya langsung ditangani oleh Kementerian PU,” kata Nunung.
Sekolah Rakyat di Gumantar diharapkan rampung sebelum tahun ajaran baru 2026.
Para siswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di lokasi-lokasi sementara, nantinya akan dipindahkan ke fasilitas baru di Gumantar.
“Tapi nanti setelah pembangunan di Gumantar selesai, mereka akan bergabung di sana. Targetnya, pada tahun ajaran baru nanti semua proses belajar-mengajar sudah bisa terpusat di satu lokasi,” ungkapnya.
Selain di Gumantar, Pemprov NTB juga telah menyiapkan beberapa lokasi lain untuk pengembangan Sekolah Rakyat tahap berikutnya.
Beberapa di antaranya; Desa Pandai, Kabupaten Bima, dengan luas lahan 18 hektare dan sudah disetujui.
Berikutnya, Desa Labuan Badas di Sumbawa, dengan luas lahan 10 hektare. Desa Kelayu Jorong, Lombok Timur dan luas lahan 5,2 hektare. Desa Pringgerata, Lombok Tengah, luas 9,9 hektare, dan di Desa Kuripan, Lombok Barat seluas 10 hektare.
“Semua ini masih dalam proses,” kata mantan kepala DP3AP2KB NTB tersebut.
Nunung menjelaskan saat ini pemerintah telah membuka beberapa unit Sekolah Rakyat sementara di beberapa lokasi. Adan SRMP 18 Lombok Barat, dengan 100 siswa atau 4 rombongan belajar (rombel), berlokasi di Sentra Paramita Bengkel yang telah beroperasi sejak 14 Juli.
SRMA 38 Lombok Timur dengan 125 siswa atau 5 rombel, berlokasi di Gedung Ex Akper Sakra, dan beroperasi sejak 15 Agustus. SKB Gunungsari Lombok Barat, Sekolah Rakyat jenjang SD, memiliki 100 siswa atau 4 rombel.
BLK Lenek di Lombok Timur, merupakan Sekolah Rakyat jenjang SD memiliki 100 siswa atau 4 rombel. Terakhir, berlokasi di SMPN 4 Sumbawa, Sekolah Rakyat jenjang SD, memiliki 75 siswa atau 3 rombel.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Sekolah Rakyat hadir untuk memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan pendidikan gratis atau terjangkau bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Mereka di sini belajar, berasal dari keluarga yang sulit menjangkau bahkan mendapatkan pendidikan, maka pemerintah hadir dan ini gratis, benar-benar ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan,” jelasnya.
Editor : Kimda Farida