LombokPost - Pemprov NTB terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT), sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi nasional.
“Di tahun 2026, beberapa proyek di bidang energi bersih, mulai dibahas dan direncanakan untuk segera direalisasikan,” jelas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Samsuddin, Kamis (6/11).
Pihak menunjukkan keseriusan dalam investasi EBT di Bumi Gora, adalah PT Berkah Energi Lombok (BEL) yang bekerja sama dengan PT Shine Green Energy Indonesia (SGEI), menggandeng investor berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
Rencana pembangunan PLTS dan PLTB tersebar di tiga titik. Rinciannya, PLTS berkapasitas 20 megawatt (MW) di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara.
Selain itu, mereka juga akan membangun PLTS berkapasitas 50 MW di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, serta PLTB berkapasitas 2x30 MW di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.
Proses kerja sama tersebut sudah mulai berjalan, dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pihak investor dan PT BEL yang turut disaksikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
“Proyek-proyek ini direncanakan akan mulai dibangun pada periode 2026–2027, dengan melibatkan kerja sama antara pihak investor, pemerintah daerah, serta PLN,” kata Samsuddin.
Sebelum pembangunan dimulai, pihak investor wajib melakukan berbagai kajian teknis untuk memastikan kelayakan proyek, terutama untuk PLTB yang sangat bergantung pada potensi angin di lokasi pembangunan.
Merealisasikan PLTB itu butuh kajian mendalam. Saat ini PT BEL sudah berkonsultasi dengan Dinas ESDM NTB dan telah membangun satu menara pengamatan di Sekotong untuk mengukur potensi angin.
“Mereka akan menganalisis bagaimana kekuatan angin dari musim hujan ke kemarau di titik tersebut,” tegasnya.
Kemudian, untuk proyek PLTS, juga diperlukan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan, guna menentukan potensi penyinaran matahari serta kondisi teknis lainnya.
Semua kajian tersebut menjadi dasar sebelum proses perizinan dan pembangunan dimulai. Samsuddin menegaskan saat ini perusahaan sedang memproses perizinan ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
“Mengingat beberapa lokasi proyek, berada di kawasan hutan yang memerlukan izin khusus,” ujarnya.
NTB siap menjadi pusat EBT di Indonesia Timur. Langkah ini, kata Samsuddin, sejalan dengan komitmen Pemprov NTB untuk mempercepat pemenuhan bauran energi nasional, di mana pemerintah menargetkan peningkatan porsi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan Indonesia.
“Saat kerja sama Gubernur NTB, Bali dan NTT, kami ESDM memastikan NTB menjadi salah satu lokasi terkoneksinya pemanfaatan EBT. Makanya harus terkoneksi dengan Bali, sebab ini pasti dibutuhkan,” jelas dia.
Proyek ini juga berpotensi membuka peluang besar bagi NTB dalam perdagangan karbon (carbon trade), seiring dengan regulasi baru pemerintah yang mendorong penjualan kredit karbon bagi daerah yang mampu mengembangkan energi bersih.
“Sekarang sudah ada regulasi baru. Bauran energi harus terpenuhi. PLN harus membeli karena sudah menjadi peraturan pemerintah,” pungkasnya.
Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati menambahkan sampai saat ini, belum bisa dipastikan berapa nilai investasi dari rencana pembangunan PLTB dan PLTS tersebut.
“Untuk nilai investasinya, saat ini masih menunggu hasil studi kelayakan dari pihak investor. Setahu saya, PT BEL belum melaksanakan studi kelayakan secara penuh, baru studi potensi saja,” ujarnya.
Editor : Marthadi