Progam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes, dihajatkan demi untuk ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin supaya kedepannya masyarakat desa bisa bertindak sebagai agen sehingga mampu mengendalikan inflasi kenaikan harga bahan pokok melalui koperasi.
Bukan rahasia lagi banyak kasus yang terjadi di lapangan, dimana harga bahan pokok melambung karena ulah oknum-oknum yang ingin mendapatkan untung besar. Misalnya harga gas atau pupuk yang sering tiba-tiba melambung tinggi akibat barang langka, karena ditimbun oleh agen yang nakal.
"Jadi keberadaan koperasi ini nantinya diharapkan mampu memutus rantai penyaluran bahan pokok, karena mereka akan membangun kerjasama dengan distribusi langsung. Koperasi akan mengambil barang-barang yang dijual di gerainya, baik pupuk, gas, beras dan sejumlah bahan pokok lainnya langsung dari distributor, sehingga harga jauh lebih murah dan tidak ada lagi istilah barang langka atau harga barang naik akibat penjmbunan," ucap Ahmad Masyhuri.
Selain itu, tambah Ahmad Masyhuri, ketahanan pangan yang dihajatkan Presiden Prabowo adalah bagaimana menjadikan koperasi sebagai distributor bagi hasil bumi desanya sendiri.
Misalnya satu desa mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi, cabai atau bawang. Makanya hasil panen akan dibeli oleh koperasi dan koperasi yang akan memasarkannya ketika harga barang-barang kebutuhan pokok itu tinggi di pasaran.
"Kan masing-masing koperasi akan memiliki gudang, jadi hasil panen masyarakatnya akan ditampung di gudang tersebut dan baru akan dipasarkan ketika harga bagus, jadi koperasi dapat untung dari hasil bumi desanya sendiri," ungkap Ahmad Masyhuri.
Intinya program Kopdes ini bisa menjadi solusi bagi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, mulai dari tingkat desa dan kelurahan. Itu sebabnya, Ahmad Masyhuri berharap semua pihak yang terlibat dalam pembentukan Kopdes ini benar serius berikhtiar membantu realisasi program ini supaya berjalan sesuai hajatnya.
Di NTB sendiri, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Koperasi UKM telah melakukan persiapan maraton demi percepatan progres pembentukan KDKMP.
"Harus bekerja maraton karena memang kami diberikan anggaran petengahan Oktober, bahkan lewat dan harus sudah selesai akhir November ini, jadi waktunya sangat pendek," jelas Ahmad Masyhuri.
Itu sebabnya kegiatan persiapan dan Diklat non stop dilakukan, bahkan ada yang bersamaan pelaksanaanya.
"Dari rapat persiapan, lalu Diklat, lanjut lagi TOT, lalu evaluasi lagi. Bahkan tak jarang bersamaan pelatihan dan rapat evaluasi kami lakukan bersamaan, seperti yang terjadi saat ini, TOT tim pengajar dan rapat evaluasi berbarengan," ungkap Ahmad Masyhuri usai membuka TOT Monitoring dan Evaluasi Tim Pengajar Diklat Kompetensi Pengurus KDKMP Jumat (7/11) kemarin di Hotel Golden Palace Mataram.
Dan Senin (10/11) sudah mulai digelar Diklat kompetensi bagi seluruh pengurus Kopdes sepuluh kabupaten kota dan harus sudah selesai akhir November.
"Setelah semua Diklat Kompetensi Pengurus Kopdes seluruh kabupaten/kota digelar, baru kita gas pembentukan koperasi," ucap Ahmad Masyhuri.
Di NTB sudah 41 titik siap bangun koperasi dan akan terus bertambah karena data terus masuk seluruhnya.
Sementara untuk pembangunan gerai (toko) Kopdes juga akan dipercepat, dan berkat bantuan TNi, Januari pembangunan gerai akan tuntas.
"Dii NTB adab 141 gerai Kopdes siap bangun dan in sha Allah Januari selesai pembangunannya dan akan langsung beroperasi," harap Ahmad Masyhuri.
Saat ini tugas Diskop UKM NTB mempersiapkan SDM juga menjadi perioritas utama. Karena kualitas SDM ini akan menjadi penentu sukses tidaknya Kopdes itu menjadi koperasi yang modern dan mandiri.
"Koperasi adalah lembaga bisnis bukan lembaga penerima hibah, jadi harus mandiri. Dan keberadaan Kopdes ini juga bertujuan merubah persepsi masyarakat tentang koperasi, bukan menunggu bantuan pemerintah melainkan berjuang sendiri untuk maju. Itu sebabnya pemerintah menggelar Diklat agar Kopdes dibangun secara modern dan mandiri," jelas Ahmad Masyhuri.
Artinya Kopdes ini akan berjuang sendiri, bersaing dengan lembaga bisnis lainnya dalam menguasai pasar melalui gerai (toko) yang dimilikinya.
Makanya kemandirian ini diterapkan melalui Diklat, supaya koperasi ini benar-benar tumbuh dari dan oleh masyarakat, menjadi koperasi yang mandiri tanpa dibantu oleh pemerintah.
"Memang tetap dibantu oleh pemerintah, tapi hanya diawal-awal seperti ini, pemerintah siapkan SDM dan fasilitasi pembentukannya, tapi ada batasannya dimana pemerintah harus melepas dan koperasi lanjut berjuang sendiri," tambah Ahmad Masyhuri.
Dengan pengelolaan koperasi yang modern dan mandiri, diharapkan hajatan dari program KDKMP akan benar-benar tercapai. Yakni membangun ketahanan pangan mulai dari tingkat desa.
Editor : Siti Aeny Maryam