LombokPost - Gubernur NTB L Muhamad Iqbal menegaskan, pada tahun 2029, sebanyak 106 desa bisa keluar dari kemiskinan eksrem.
Dengan angka tersebut, bisa dipastikan puluhan ribu masyarakat di desa akan mendapatkan manfaatnya.
Pencapaian ini dipastikan akan memberikan manfaat langsung dan signifikan bagi puluhan ribu masyarakat yang tinggal di desa-desa tersebut.
“Hal ini bisa dicapai dengan cara memaksimalkan peran Posyandu,” kata Gubernur Iqbal saat Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Provinsi dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota di Mataram.
Menurut Gubernur Iqbal, Posyandu yang tersebar di setiap desa di Provinsi NTB memiliki potensi yang besar dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, militansi yang ada pada ribuan kader posyandu sangatlah kuat. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi distorsi informasi yang sering terjadi dalam birokraksi.
Distorsi informasi ini yang seringkali menghambat pemerintah dalam menjalanlan kebijakan dan program strategisnya dalam memerangi kemiskinan yang ada di tingkat desa.
"Masyarakat sangat menerima kehadiran kader posyandu. Mereka didengar dan dicari masyarakat. Melihat dari konteks ini, ini aset yang luarbiasa," ungkapnya.
Selain dengan cara memaksimalkan pemanfaatan Posyandu, Pemprov NTB juga akan memanfaatkan Program Desa Berdaya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Pemprov NTB akan bekerjasama dengan seluruh stakeholders untuk memberdayakan 106 desa yang masuk ke dalam daftar kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Melawan Kemiskinan Ekstrem: Misi Nol Persen di Lombok Tengah
Nantinya, Pemprov NTB akan mendampingi desa-desa tersebut dengan prinsip memberdayakan bukan membuat masyarakat bergantung pada bantuan.
“Tujuan utama Desa Berdaya adalah untuk membuat masyarakatnya terlepas dari kemiskinan ekstrem sehingga tak lagi masuk ke dalam daftar penerima bantuan,” katanya.
Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta Agathia, menjelaskan TP PKK Provinsi NTB akan mengolaborasikan programnya dalam mendukung program pemerintah. Salah satunya Program Desa Berdaya.
TP PKK NTB nantinya akan mengembangkan SIP atau Sistem Informasi Posyandu berbasis website.
Nantinya, sitem ini akan menampung seluruh data Posyandu yang ada di desa-desa secara real time.
Sehingga berbagai permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara lebih akurat berdasarkan data-data yang ada pada SIP.
"Tugas kita adalah memantau, memonitor, dan mengevaluasi secara berkala. Dilakukan secara berjenjang. Turunkan kebijakan yang sama dari pusat ke desa-desa," jelas Bunda Sinta.(lil)
Editor : Kimda Farida