LombokPost - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB Yusron Hadi mendorong Humas Pemprov NTB lebih peka terhadap isu-isu publik.
Yusron Hadi menambahkan, Humas NTB sebagai wajah pemerintah.
Maka harus memberikan informasi yang baik, positif, dan tetap mengedepankan kualitas.
“Humas harus memiliki kepekaan terhadap isu publik,” kata Yusron Hadi saat memberikan arahan pada kegiatan pelatihan jurnalistik di Aula Nirwana Waterpark, Mataram.
Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat mengetahui kerja-kerja pemerintah dalam membangun daerah.
“Informasi yang disampaikan ke masyarakat sebagai bentuk komunikasi yang positif, harus tetap berkualitas, bukan hoaks dan mencapai ending tujuan yang baik,” jelasnya.
Yusron Hadi juga menambahkan, pegawai yang berada di bidang kehumasan memiliki komitmen dalam pendiskripsikan peristiwa lebih dari beberapa produk, serta setiap tiga bulan sekali memiliki kalender produksi.
“Bidang IKP atau pegawai pemerintah yang berada di kehumasan harus memiliki komitmen untuk bisa mengemas peristiwa lebih dari beberapa peristiwa, kalau bisa setiap tiga bulan ada kalender publikasi,” tambahnya.
Plt. Kepala Bidang IKP Safrudin mengatakan, pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik NTB ini diikuti 25 perwakikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Provinsi NTB.
Safrudin menegaskan, kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan kualitas PPID di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik yang akurat, objektif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
“Tentunya dengan kegiatan kita ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik yang akurat, objektif, dan mudah dipahami oleh masyarakat,” jelasnya.
Selain pada peningkatan kualitas, kegiatan ini juga sebagai forum untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan PPID di setiap OPD dengan melakukan pengecekan masalah PPID di setiap OPD masing-masing.
“Jadi ada beberapa hal yang akan kita cek nanti terkait masalah PPID kita yang di OPD,” ujarnya.
Evaluasi ini penting sekali untuk dilaksanakan, mengingat PPID di setiap OPD sebagai juru bicara dan garda terdepan atau corong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Juga masalah E-Monev (Evaluasi dan Monitoring) PPID yang akan dievaluasi,” imbuhnya. (lil/r3)
Editor : Pujo Nugroho