LombokPost-Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dinilai sangat penting, terutama jika disertai pelatihan, agar para pekerja memiliki keterampilan dan daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja internasional.
“Ini sangat diperlukan,” Jazilul Fawaid selaku pimpinan Delegasi Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke NTB, Kamis (13/11).
PMI adalah pahlawan devisa yang harus mendapatkan perhatian serius dari sisi pembiayaan dan peningkatan keterampilan. NTB tercatat sebagai provinsi asal PMI terbesar keempat di Indonesia, dengan total 15.333 orang hingga Juni 2025. Jumlah itu didominasi oleh PMI perempuan sebesar 60,45 persen. Daerah asal utama PMI antara lain Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada daerah dan masyarakat.
Khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan serta perlindungan ekonomi bagi pekerja migran, yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengatakan saat ini diperlukan penghargaan dan perlindungan bagi PMI. “Pekerja migran kita harus diperlakukan adil,” ujarnya.
Filipina bahkan menjemput pekerjanya yang pulang, sementara di Indonesia, masih ada pihak mempersulit administrasi. “PMI adalah penyumbang devisa, jadi mereka layak mendapat dukungan penuh,” tegas politisi PDIP tersebut.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Junanto Herdiawan menegaskan permasalahan PMI tidak hanya terkait akses pembiayaan sebelum keberangkatan, tetapi juga mekanisme pengiriman uang (remitansi) saat bekerja di luar negeri.
Ia menambahkan, efektivitas penyaluran kredit ke sektor produktif perlu terus ditingkatkan. “Penyaluran kredit yang efektif, seperti yang dilakukan BRI dengan fokus pada sektor pertanian, harus menjadi contoh untuk daerah lain,” jelasnya.
Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menyebut meskipun penyaluran KUR di NTB sudah mencapai 100 persen, belum ada skema KUR khusus untuk PMI. Padahal, menurutnya, NTB adalah penyumbang PMI terbesar di Indonesia.
Baca Juga: Kemenkum NTB Ambil Bagian Pada Akad Massal KUR Serentak Nasional 2025
Anggota Banggar DPR RI Mahdalena menekankan pentingnya KUR khusus ini untuk mencegah pekerja migran jatuh ke jeratan rentenir. Karena hampir 99 persen pelaku usaha kecil masih bergantung pada pinjaman koperasi berbunga tinggi. “Jika ada KUR khusus untuk pekerja migran, ini bisa menjadi solusi bagi mereka,” ujarnya.
Editor : Akbar Sirinawa