LombokPost - Pemerintah Provinsi NTB dan Inggris berkolaborasi untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau.
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan visi NTB Hijau untuk mencapai Net Zero Emission tahun 2060.
Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik dukungan strategis Inggris dalam mempercepat transisi energi.
“Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik dukungan strategis Inggris dalam mempercepat transisi energi menuju pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat pertemuan kemitraan strategis Inggris–NTB yang digelar di Ruang Kerja Gubernur NTB, Kamis (13/11).
Pertemuan tersebut dihadiri pejabat Kementerian PPN/Bappenas dan perwakilan Inggris dihadiri Will Hines, Peter Rajadiston, Eleanor Hudson, dan Freddie Brunt dari FCDO Inggris.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Terutama dalam bidang energi terbarukan, ketahanan iklim, dan pengembangan ekonomi hijau.
Selain itu, dibahas arah kerja sama antara Pemprov NTB dan Inggris untuk mempercepat transisi energi bersih dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan, bahwa NTB berkomitmen menjadi contoh nyata transformasi menuju energi bersih di Indonesia.
Mulai bulan depan Pemprov NTB akan mencoba seluruh kendaraan operasional akan diganti dengan mobil listrik. Hal itu sebagai bentuk nyata komitmen terhadap pengurangan emisi karbon.
“Mulai dari diri kami sendiri, kami akan mengganti semua kendaraan dinas menjadi mobil listrik. Kami juga sudah menginstruksikan agar kantor-kantor pemerintahan mulai beralih ke energi terbarukan, termasuk pemasangan panel surya di gedung-gedung pemerintah. Kami ingin NTB menjadi contoh transformasi menuju energi bersih,” katanya.
Gubernur Iqbal juga menyoroti potensi besar NTB dalam sektor energi terbarukan. Dengan 77 bendungan yang bisa digunakan untuk panel surya terapung hingga 20 persen dari luas perairan, serta potensi energi panas bumi dan mikrohidro, NTB dinilai memiliki sumber daya melimpah untuk menjadi pusat energi hijau nasional.
“Kami memiliki keunggulan radiasi matahari tertinggi di Indonesia. Jika potensi itu dimanfaatkan, kami bisa menghasilkan energi surya dalam kapasitas besar. Ini belum termasuk potensi panas bumi dan mini hidro yang tersebar di berbagai daerah,” ungkapnya.
Gubernur Iqbal juga memaparkan hasil pertemuan dengan Gubernur Bali dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menghasilkan gagasan pembentukan segitiga emas atau Golden Triangle Bali–NTB–NTT. Konsep tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan sistem energi terbarukan di ketiga provinsi, termasuk rencana pembangunan super grid energi dari NTT hingga Bali.
“Kami tiga gubernur memiliki visi yang sama. Membangun sistem energi terhubung antara Bali, NTB, dan NTT,” katanya.
Melalui kerja sama tersebut, Bali bisa mendapatkan energi bersih dari NTB dan NTT. Sementara NTB dan NTT memperoleh nilai tambah ekonomi dari pengembangan energi hijau ini.
“Kami berharap Inggris dapat membantu dalam studi kelayakan untuk mewujudkan proyek besar ini,” katanya.
Selain sektor energi, Gubernur Iqbal juga menjelaskan salah satu program unggulan provinsi, yaitu Desa Berdaya.
Program tersebut fokus pada pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi lintas lembaga untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di 106 desa hingga nol persen pada 2029.
Gubernur Iqbal menegaskan, setiap proyek pembangunan di NTB akan melibatkan masyarakat sekitar. Termasuk dalam pengelolaan proyek energi terbarukan melalui koperasi masyarakat.
“Setiap proyek energi harus memberi ruang bagi masyarakat sebagai pemegang saham minimal 5 persen. Dengan begitu, mereka memiliki pendapatan tetap dan ikut menjaga lingkungan. Semakin baik kesejahteraan masyarakat, semakin rendah risiko perusakan alam,” jelasnya.
Gubernur Iqbal juga menekankan bahwa keberadaan banyak LSM internasional di NTB belum sepenuhnya efektif tanpa orkestrasi yang baik.
“Melalui program Desa Berdaya, pemerintah berperan sebagai pengarah agar seluruh lembaga dan mitra internasional bekerja secara terpadu dan saling melengkapi,” katanya.
Direktur Pembangunan dan Masyarakat Terbuka FCDO Inggris Will Hinnes mengapresiasi komitmen Provinsi NTB dalam membangun ekonomi hijau dan rendah karbon. Dia menilai Provinsi NTB telah menjadi pilot project penting dalam kemitraan pembangunan berkelanjutan antara Indonesia dan Inggris.
“Kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam pembangunan rendah karbon, pertumbuhan hijau, dan transisi energi adalah prioritas kami. Kami melihat NTB sebagai mitra strategis dalam mewujudkan ambisi ini,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Direktur Pengembangan FCDO Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Freddie Brunt.
Ia menegaskan bahwa program Low Carbon Development Initiative (LCDI) yang dijalankan bersama NTB sejak 2023. Hal ini menjadi bagian penting dari kebijakan Inggris dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
“NTB adalah daerah percontohan penting bagi kami. Melalui LCDI, kami ingin memastikan perencanaan pembangunan rendah karbon benar-benar tertanam dalam sistem pemerintahan daerah,” jelasnya. (lil/r3)
Editor : Kimda Farida