LombokPost - Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor non pajak.
Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya daerah.
Pemprov NTB terus mencari dan mengidentifikasi sumber pendapatan baru diluar pajak.
“Untuk memperkuat fiskal daerah, Pemprov NTB terus mencari dan mengidentifikasi sumber pendapatan baru diluar pajak,” kata Gubernur Iqbal saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Pendopo Gubernur, Kamis (13/11).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah bupati dan wali kota, perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan kepala OPD lingkup Pemprov NTB.
Pertemuan tersebut membahas terkait masukan, saran, dan rekomendasi tentang potensi penerimaan dan pengalokasian dana transfer daerah dalam APBN.
Gubernur Iqbal mengatakan sudah menginstruksikan dinas/instansi di jajaran Pemprov NTB untuk lebih maksimal dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD). Termasuk mengidentifikasi potensi sumber pendapatan baru.
“Kita tergetkan, tahun 2026 pendapatan daerah non pajak bisa lebih maksimal,” katanya.
Kebijakan ini dilakukan, kata Gubernur Iqbal karena berkurangnya transfer dana pusat ke Provinsi NTB. Pemangkasan dana transfer yang jumlahnya Rp 1 triliun lebih untuk tahun anggaran 2026 akan berdampak pada penurunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Yang semula Rp 6,2 triliun menjadi menjadi sekitar Rp 5,5 triliun.
“Pemangkasan ini tentu akan memengaruhi penyusunan anggaran dan berbagai program pembangunan pemerintah ke depan,” katanya.
Gubernur Iqbal berharap kunjungan anggota Banggar DPR RI dapat menyuarakan aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Menurunnya jumlah uang yang masuk ke daerah NTB dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi tidak maksimal.
Mengingat pertumbuhan ekonomi di NTB pada triwulan pertama mengalami kontraksi jadi minus 1,43 persen.
Ini disebabkan oleh kontraksi yang di sektor pertambangan yang mencapai minus 30 persen.
Meski demikian minus 30 persen tambang jadinya secara umum hanya minus 1,43 karena tertolong oleh peningkatan di sektor pertanian dan sektor pariwisata.
"Sektor pariwisata dan pertanian mengalami pertumbuhan yang tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Salah satu yang menyebabkan adalah kebijakan pemerintah pusat untuk menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp 6.500 itu tertinggi sepanjang zaman dan juga HPP jagung di angka Rp 5.500 yang juga tertinggi sepanjang sepanjang masa saja," jelasnya.
Gubernur Iqbal juga mendorong anggota Banggar DPR RI untuk membahas kembali undang-undang mengenai daerah kepulauan.
Karena salah satu titik lemah daerah kepulauan seperti NTB, yang hidup dari laut tapi diatur dengan regulasi berbasis wilayah.
Gubernur Iqbal menontohkan, penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dari jumlah penduduk sama luas wilayah sehingga laut tidak dihitung.
Padahal Pemerintah Provinsi NTB punya kewenangan dan kewajiban untuk mengawasi 0-12 mil dari garis pantai baik lingkungannya maupun keamanannya.
“Kami sangat senang dan merasa terhormat mendapatkan kunjungan dari Banggar DPR RI. Harapan kami beberapa kondisi yang ada di NTB bisa diobservasi dan juga dipertimbangkan dalam keputusan Banggar yang dalam beberapa hari kedepan akan membuat keputusan tentang APBN 2026,” katanya.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid mengungkapkan, kunjungan ke Provinsi NTB dalam rangka memastikan kebijakan fiskal yang ada di daerah terutama transfer ke daerah.
Perubahan transfer ke daerah terjadi di Dana Bagi Hasil (DPH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Bersamaan dengan itu, Presiden juga sudah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dan Bantuan Presiden (Banpres).
“Pertemuan ini ingin mengkonsolidasikan supaya kegiatan transfer ke daerah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan lokal dan pemerintah daerah," katanya.
Hal ini dilakukan untuk memastikan dana transfer ke daerah dapat memacu pembangunan di daerah yang akan dinikmati oleh masyarakat secara luas.
“Konsolidasi Banggar DPR RI bersama pemerintah Provinsi NTB dapat menjadi sinergi bersama membangun bangsa ke depan,” katanya. (lil/r3)
Editor : Kimda Farida