LombokPost - Pemprov NTB terus mematangkan rencana pembentukan PT NTB Capital.
Dalam proposalnya, perseroan daerah (Perseroda) ini menggunakan nomenklatur PT NTB Capital.
Gubernur NTB aten selain program Desa Berdaya juga ke NTB Capital.
“Selain program Desa Berdaya, salah satu flagship yang tiap hari selalu saya pikirkan adalah NTB Capital ini,” kata Gubernur Iqbal saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (14/11).
Dalam FGD yang dihadiri jajaran pimpinan OPD, ahli manajemen, serta para direksi BUMD tersebut, persiapan pendirian PT NTB Capital dibahas secara intensif.
“Saya ingin merestrukturisasi paradigma berbisnis Pemerintah Provinsi NTB supaya aman secara politik, legal, dan sound secara bisnis,” katanya.
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menegaskan rencana pendirian PT NTB Capital, proposalnya menggunakan nomenklatur NTB Capital Syariah. Gubernur Iqbal mengungkapkan, telah berkali-kali berkonsultasi dengan para ahli manajemen.
Termasuk dari Boston Management, McKinsey, hingga Standard Chartered. Konsultasi tersebut untuk memastikan arah transformasi BUMD berjalan tepat dan profesional.
Ditargetkan, pembahasan regulasi terkait NTB Capital dapat masuk dalam Prolegda dan mulai dibahas paling lambat awal triwulan II tahun 2026.
“Terpenting masuk dulu dalam Prolegda. Target saya di akhir triwulan pertama atau awal triwulan kedua sudah mulai pembahasan Perda-nya,” ujarnya.
Dalam laporan teknis, perumus ahli konsep PT NTB Capital Prayitno Basuki menjelaskan ada tahapan pendirian yang harus dilalui.
“Jika hari ini arahan sudah final, Rabu atau Kamis pada minggu depan kita bisa langsung FGD kedua,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Ekonomi NTB Najamuddin menyampaikan proses administrasi telah berjalan sesuai arahan. “Prolegda sudah kami masukkan. Kemarin dalam rapat kerja dengan Komisi III, sudah kami sampaikan seluruh tahapan ini,” katanya.
Keterlibatan legislatif sejak awal dinilai penting untuk memastikan kesiapan regulasi sebelum pembahasan Perda pendirian PT NTB Capital dimulai tahun depan.
Dr Najam -sapaan akrab Najamuddin- menegaskan, Biro Ekonomi Setda NTB akan menjalankan arahan Gubernur NTB terkait pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Sesuai tupoksi, bersama dengan pengurus BUMD kami sudah menyusun timeline agenda sampai dengan Desember 2025. Seluruh agenda dan tahapan sudah kami laporkan dan kami optimis akan berjalan baik dan lancar,” katanya.
Sebelumnya, Dr Najam menegaskan Pemprov NTB terus memacu proses pendirian PT NTB Capital. Salah satunya pembahsan lanjutan bersama Kemendagri.
“Kita juga sudah koordinasi dengan Direktur BUMD Kemendagri dan tim ahli lainnya,” katanya.
Menurut Dr Najam, kemendagri memberikan sejumlah masukan dan saran atas rencana pembantukan PT NTB Capital tersebut. Mulai dari penentuan usaha utama, pernyertaan modal, hingga usaha pendukungnya.
“Semuanya harus sesuai dengan potensi daerah yang belum digarap BUMD yang sudah ada,” katanya.
Saat ini Provinsi NTB sudah memiliki sejumlah BUMD. Di bidang pembiayaan ada Bank NTB Syariah dan BPR. Bidang penjaminan kredit ada Jamkrida dan aneka usaha ada PT Gerbang NTB Emas (GNE).
Rencananya, PT NTB Capital ini berfungsi sebagai stimulan dan pemberi jaminan terhadap proyek strategis dan investasi yang masuk ke Provinsi NTB.
PT NTB Capital tidak akan bersaing dengan perusahaan lokal. Semua BUMD di sektor keuangan akan dilebur dan dikonsolidasikan ke dalam satu entitas utama yakni Bank NTB Syariah.
Sementara untuk BUMD di sektor non keuangan akan dikelola dan dikonsolidasikan di bawah PT NTB Capital. (lil/r3)
Editor : Kimda Farida