LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menginstruksikan agar foto dan ringkasan sejarah dua Pahlawan Nasional asal Provinsi NTB dipasang di seluruh ruang kelas SD, SMP, dan SMA sederajat.
Hal itu dilakukan agar anak-anak sekolah dan generasi muda NTB dapat lebih mengenal sekaligus meneladani perjuangan para pahlawan.
Generasi berikutnya di Provinsi NTB ini harus mengetahui memiliki pahlawan NTB.
“Anak-anak kita harus tahu bahwa kita Provinsi NTB bukan daerah tanpa kontribusi. Bersama para pahlawan kita ikut memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan,” kata Gubernur Iqbal, Minggu (16/11).
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Iqbal saat menghadiri acara syukuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Muhammad Salahuddin. Kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri digelar keluarga besar kesultanan Bima.
Pemerintah Republik Indonesia resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh besar Kesultanan Bima yang dikenal sebagai pejuang pendidikan dan diplomat ulung.
Penganugerahan ini disambut penuh syukur dan kebanggaan masyarakat NTB, khususnya keluarga besar Kesultanan Bima.
Sultan Salahuddin mendapat gelar Pahlawan Pendidikan atas dedikasinya mendirikan sekolah-sekolah dan memberikan beasiswa bagi rakyatnya.
Selain itu, Sultan Salahuddin juga ditetapkan sebagai Pahlawan Diplomasi karena keberhasilannya menjaga hubungan baik dengan Jepang dan Belanda, sehingga wilayah Bima terhindar dari konflik besar.
Menurut Gubernur Iqbal, penganugerahan gelar pahlawan ini lahir dari keinginan masyarakat NTB. Bukan saja dari keluarga Sultan. “Penganugerahan ini bukan permintaan keluarga. Ini dorongan kita semua, masyarakat NTB, yang ingin perjuangan beliau diakui negara,” katanya.
Gubernur Iqbal menegaskan, gelar Pahlawan Pendidikan dan Diplomasi yang diterima Sultan Salahuddin merupakan amanah yang harus dijaga dan diteruskan generasi selanjutnya.
Dengan gelar yang diterima Sultan Salahuddin, Provinsi NTB memiliki dua Pahlawan Nasional. Yakni TGKH Muhammad Zainudin Abdul Madjid (Maulanasyaikh) mewakili Pulau Lombok dan Sultan Muhammad Salahuddin mewakili Pulau Sumbawa.
Gubernur Iqbal menambahkan, kedua Pahlawan Nasional asal NTB ini harus menjadi panutan dan tauladan bagi generasi muda.
Karena itu, Gubernur Iqbal telah menugaskan kepala Dinas Pendidikan NTB untuk mendesain foto resmi kedua Pahlawan Nasional asal NTB beserta ringkasan sejarahnya.
“Foto dan ringkasan sejarah pahlawan kita itu akan dipasang di seluruh ruang kelas SD, SMP dan SMA sederajat di NTB,” katanya.
Sementara itu, dalam acara syukuran dan penyambutan gelar Pahlawan Nasional di NTB, Vera Amelia, perwakilan keluarga Sultan Bima menyampaikan apresiasi mendalam atas perjuangan berbagai pihak yang selama lebih dari dua dekade mengawal proses pengusulan.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dapat dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Secara khusus kepada bapak gubernur yang tanpa henti menyuarakan perjuangan ini di tingkat pusat,” katanya.
Menurut Vera Amalia, perjuangan yang ditempuh selama lebih dari 20 tahun akhirnya berbuah hasil. Gelar tersebut bukan hanya kebanggaan keluarga, tetapi milik seluruh masyarakat Bima dan NTB.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Iqbal menyebutkan sejumlah tokoh NTB layak diusulkan sebagai Pahlawan Nasional. Seperti Sultan Muhammad Tajul Arifin Sirajudin, Lalu Ismail Dea Malela, pejuang yang diasingkan ke Cape Town, Belanggu Aga Dea Tuan, Lalu Manambai Abdulkadir, dan Tuan Guru Saleh Hambali.
Menurut Gubernur Iqbal, para tokoh tersebut memiliki jasa besar pada negara dan masyarakat yang berjuang di bidangnya masing-masing.
“NTB hanya terdiri dari dua pulau namun daerah ini memiliki banyak pejuang tangguh yang turut menjaga dan membela negeri,” katanya.
Gubernur Iqbal juga menegaskan mengenai narasi tiga setengah abad penjajahan. “Secara historis, Lombok dan NTB tidak mengalami penjajahan selama itu,” katanya.
Belanda secara resmi masuk ke Lombok pada tahun 1894. Jadi NTB tidak dijajah tiga setengah abad bahkan tidak sampai satu abad.
“Namun karena sejarah Indonesia dianggap satu kesatuan, angka tiga setengah abad tetap digunakan secara nasional,” katanya. (lil/r3)
Editor : Kimda Farida