LombokPost - Pemprov NTB sampai saat ini, masih menghadapi tantangan besar menekan angka stunting.
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur masih menjadi daerah dengan angka stunting tertinggi di Bumi Gora.
“Ini berdasarkan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia, Red), di tahun 2024,” ujarnya, Senin (17/11).
Mengacu SSGI 2024, angka stunting di NTB secara umum di angka 29,8 persen.
“Ini meningkat 5,2 persen dari tahun sebelumnya, di angka 24,6 persen,” imbuhnya.
Jika dirincikan sesuai peta kerawanan stunting, Kabupaten Sumbawa Barat 18,2 persen dan Dompu 19,8 persen berkategori zona hijau.
Zona kuning ada Lombok Barat 27,3 persen, Lombok Tengah 24,9 persen, Kota Mataram, 23,3 persen, Sumbawa 29,8 persen, Bima 23,8 persen dan Kota Bima 28,4 persen.
Sedangkan zona merah stunting di Lombok Timur mencapai 33 persen dan Lombok Utara tertinggi 35,5 persen.
“Pemetaan stunting tetap mengacu pada data SSGI, sedangkan intervensi dilakukan menggunakan data EPBGBM yang sudah bersifat by name by address sehingga bisa ditangani secara langsung di tingkat keluarga,” jelas Fikri.
Fikri pun mengungkapkan penyebab tingginya stunting di dua wilayah tersebut. Sebanyak 54 persen keluarga tidak mendapat pendampingan. Ini berdasarkan analisis SSGI 2024.
“Ditemukan 54 persen keluarga risiko stunting tidak mendapatkan pendampingan dari kader desa maupun pendamping BKKBN,” kata dia.
Selain itu, kelompok usia balita yang paling rentan stunting berada pada rentang 24–35 bulan atau 2–3 tahun, dikenal sebagai masa setelah anak lepas ASI dan membutuhkan nutrisi tambahan berupa MPASI.
Banyak keluarga belum mampu menyediakan MPASI berprotein cukup, terutama di wilayah miskin.
“Sebagian besar keluarga risiko stunting adalah keluarga miskin. Akar masalahnya banyak terkait kemiskinan, jadi penanganannya harus menyentuh desa, keluarga, dan lintas sektor,” tegasnya.
Untuk menekan angka stunting, terutama di Lombok Utara dan Lombok Timur, Pemprov NTB menyiapkan intervensi khusus dan terkoordinasi antara provinsi, kabupaten/kota, desa, dan pusat.
Solusi utama yang diprioritaskan, diantaranya penguatan pendampingan keluarga berisiko, dengan melibatkan kader desa, BKKBN, puskesmas, dan relawan untuk memastikan setiap keluarga risiko mendapat pemantauan gizi rutin.
Melalui program Desa Berdaya sebagai lokus intervensi. Pada 2025 terdapat 106 desa berdaya di level provinsi, serta 218 desa lokus stunting di 10 kabupaten/kota.
“Desa berdaya menjadi pusat intervensi gizi, pangan, pendidikan, dan sanitasi,” kata dia.
Tak kalah penting, gotong royong pentahelix. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga CSR perusahaan, organisasi perempuan seperti PKK dan BKOW, BKKBN, serta elemen masyarakat dilibatkan untuk rembuk bersama menurunkan stunting, khususnya di zona merah.
Program MBG untuk Ibu Hamil dan Menyusui. Tidak hanya anak sekolah, Pemprov mendorong MBG untuk menyasar ibu hamil dan menyusui, kelompok dengan risiko tinggi melahirkan anak stunting.
“Pencegahan pernikahan usia anak memiliki kontribusi besar terhadap stunting, nah kalau bisa dicegah, penurunan stunting bisa mencapai 30 persen,” kata Fikri.
Edukasi dan pendampingan akan diperkuat, termasuk mendorong remaja menyelesaikan pendidikan sebelum menikah.
“Ini kita bisa intervensi dari Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Dengan berbagai intervensi tersebut, Pemprov NTB menargetkan penurunan signifikan stunting pada pemotretan data SSGI berikutnya tahun 2026, serta memastikan kabupaten zona merah seperti Lombok Utara dan Lombok Timur dapat segera turun ke zona kuning bahkan hijau.
“Ini pekerjaan bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kolaborasi semua pihak,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, mengingatkan agar seluruh bupati/wali kota, dikes, BKKBN, serta SPPG di NTB segera mempercepat layanan program MBG.
Khususnya bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B). Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menekan stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
“Caranya panggil atau kumpulkan semua mitra dan Kepala SPPG di wilayah masing-masing. Dan tekankan kepada mereka untuk memastikan layanan bagi kelompok rentan 3B,” katanya.
Editor : Kimda Farida