LombokPost – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mencatatkan sejarah baru dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.
Pemprov NTB dengan bangga mengumumkan keberhasilannya melampaui target Anggaran Responsif Gender (ARG) tahun 2025.
Dari target yang ditetapkan sebesar 7 persen dari total belanja operasi dan belanja modal dalam APBD 2025, Pemprov NTB berhasil mencapai angka 8,53 persen.
Baca Juga: Pentingnya Kesetaraan Gender di Pariwisata
Capaian ini merupakan yang pertama kalinya target ARG berhasil dipenuhi oleh Pemprov NTB.
Kepala DP3AP2KB Pemprov NTB, Drs. H. Surya Bahari, M.M.Pd, yang juga menjabat sebagai Sekretaris POKJA PUG (Pengarusutamaan Gender), menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi yang erat antara seluruh pihak.
"Keberhasilan pencapaian ini tidak lepas dari kolaborasi semua pihak, terutama 4 perangkat daerah yang berperan sebagai OPD driver atau penggerak," jelas H. Surya Bahari.
Kolaborasi Kunci dan Pemicu Keberanian OPD
Empat Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai motor penggerak (OPD Driver) dalam Program Pengarusutamaan Gender (PUG) ini adalah: Bappeda NTB, BPKAD NTB, Inspektorat NTB, DP3AP2KB NTB.
Evaluasi yang dilaksanakan oleh OPD Driver dinilai telah membuka wawasan dan mentrigger OPD lain untuk lebih berani menganalisis kegiatan yang responsif terhadap isu-isu gender di perangkat daerahnya masing-masing.
Dari total 49 perangkat daerah di Pemprov NTB, sebanyak 25 perangkat daerah mengalami peningkatan ARG dari APBD murni 2025. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah subkegiatan dan anggaran yang tertandai sebagai Anggaran Responsif Gender.
Sementara itu, 24 perangkat daerah mengalami penurunan ARG. Penurunan ini diklarifikasi lebih disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan penambahan total pagu anggaran, bukan karena pengabaian isu gender.
Pekerjaan Rumah (PR) Besar Setelah Melebur
Pencapaian target 8,53 persen ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), mengingat lembaga ini dalam waktu dekat akan melebur ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB.
Meski demikian, H. Surya Bahari mengakui bahwa keberhasilan ini membawa "PR besar" ke depan.
Tantangan utama saat ini adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di setiap perangkat daerah untuk mampu menganalisis dan men tagging anggaran-anggaran yang responsif gender secara konsisten.
Dengan pencapaian historis ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD dapat memberikan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang gender.
Editor : Kimda Farida