Hal ini disampaikan Wagub Dinda, sapaan akrab Wagub Indah Damayanti Putri, saat membuka Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelar Dinas Sosial Provinsi NTB Selasa (18/11) di Puri Sharon Senggigi Lombok Barat.
Workshop dengan tema "KPM PKH Berdaya Menuju Desa Berdaya" ini berlangsung selama tiga hari 18-20 November 2025, dan diikuti oleh para pendamping desa kemiskinan ekstrem di NTB
Wagub Dinda, dalam pidatonya menyampaikan jika Program Desa Berdaya adalah mimpi besar pemerintahan Iqbal-Dinda yang ingin menjadikan kemiskinan ekstrem di NTB menjadi nol persen.
Dan menurutnya, pendamping desa menjadi ujung tombak bagi sukses tidaknya Program Desa Berdaya ini, karena yang memiliki pengalaman dan mengetahui kondisi riil masyarakat di lapangan adalah para pendamping desa.
"Itu sebabnya, melalui workshop ini Pemerintah Provinsi melakukan konsolidasi, menambah penguatan kapasitas para pendamping desa, karena pengalaman yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan program desa berdaya ini," ucap Wagub Dinda.
Ia juga menegaskan, bahwa program yang dijalankan harus berdasarkan data yang jelas dan akurat. Contoh dalam penanganan stunting harus dilakukan berdasarkan data yang valid dan terintegrasi.
"Tanpa data yang tepat maka program yang kita jalankan hasilnya akan kurang maksimal. Itu sebabnya jika ada ketimpangan data antar desa, kita bahas melalui workshop seperti ini, karena program ini akan tepat sasaran jika datanya akurat," jelas Wagub Dinda.
Saat ini semua OPD berlomba-lomba membuat program dan strategi agar visi misi program desa berdaya bisa sukses.
"Program Desa Berdaya bukan hanya slogan sekedar wacana tapi menjadi strategi jitu dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem," tegas Wagub Dinda.
Selanjutnya Wagub Dinda mengajak para pendamping desa untuk sama-sama berjuang mengsukseskan program ini.
"Mari kita lihat program desa berdaya ini sebagai mimpi bersama yang harus kita wujudkan bersama. Pastinya peran pendamping ini sangat menentukan karena paling berkompeten," ucap Wagub Dinda.
Dan tujuan workshop hari ini antara lain adalah untuk menyamakan data yang dibawa masing-masing pendamping desa.
Terlebih lagi ada dua desa di NTB masih masuk dalam zona merah stunting yakni Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur.
"Harus kita data apakah stunting ini angka yang merata untuk semua desa atau hanya terjadi di beberapa desa. Itu sebabnya peran pendamping desa untuk mencari data yang akurat sangat penting. Bisa jadi zona merah itu berdasarkan data yang belum terupdate, bisa jadi desa-desa yang kena zona stunting sekarang sudah bangkit, maju dan sejahtera," ucap Wagub Dinda.
Selain itu, Wagub Dinda meminta Program PKH bisa lebih terarah, dimana penerima harus dari masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Jangan sampai ada temuan penerima PKH orang-orang mampu apalagi dari golongan PNS. Karena faktanya ada temuan KPK di lapangan ada penerima PKH justru dari kalangan PNS.
Sebagai penutup, Wagub Dinda berharap pemerintah provinsi dan pendamping desa bisa tetap berkoordinasi dan berkolaborasi demi mengentaskan kemiskinan ekstrem di NTB.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih, MM, dalam laporannya sebagai Ketua Panitia Workshop Peningkatan Kapasitas SDM menyampaikan bahwa kegiatan workshop ini diikuti oleh 80 peserta terdiri dari pendamping desa PKH dan pejabat dari Dinas Sosial se NTB. Sementara narasumber pada kegiatan ini berasal dari Kementerian Sosial, BPS, Tim Percepatan dan pihak-pihak terkait.
Kadis Sosial juga mengungkapkan, workshop ini sebagai upaya Dinas Sosial NTB dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di 106 desa di NTB melalui program unggulan yaitu Desa Berdaya.
Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH kali ini disiapkan untuk mendukung program desa berdaya Tahap 1 yang melibatkan 40 desa yang masuk zona kemiskinan ekstrem di sepuluh kabupaten/kota.
"Tujuan workshop ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait kemiskinan ekstrem dan upaya penghapusannya, memperkuat konsolidasi serta merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diberlakukan demi mempercepat pengentasan kemiskinan di NTB," jelas Kadis Sosial NTB menutup laporannya.
Editor : Siti Aeny Maryam