LombokPost - Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pembentukan koperasi di setiap desa/kelurahan ini merupakan solusi strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk menggerakkan koperasi sebagai motor penggerakan ekonomi masyarakat desa. Koperasi harus proaktif dan bersinergi untuk membangun ekonomi berbasis desa.
Saat ini, jumlah koperasi di NTB yang selama ini dikenal dengan nama Koperasi Unit Desa (KUD) hampir ribuan. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya masih aktif.
Menurut Gubernur Iqbal, ribuan koperasi ini akan menjalankan lini usaha yang sesuai dengan kebijakan nasional dan berbasis potensi lokal masing-masing desa.
“Koperasi bukan pesaing UMKM. Justru menjadi mitra masyarakat. Jika ada warga yang punya produk, bisa dimasukkan ke koperasi untuk dipasarkan bersama,” katanya.
Gubernur Iqbal menambahkan, untuk menjalankan koperasi perlu dilakukan pengawasan dalam pengelolannya.
“Banyak koperasi yang usahanya tidak berjalan karena ketidakmampuan untuk mengelolanya,” katanya.
Untuk menjamin integritas dan keberlanjutan, Koperasi Merah Putih diawasi Satgas Pengawasan dari 13 instansi terkait, termasuk Dinas Koperasi, PMPD, Kominfo, Kesehatan, Pertanian, hingga BPKP.
Koperasi Merah Putih sangat sejalan dengan visi program Desa Berdaya.
Saat ini, 38 persen desa di NTB sudah berstatus mandiri, 40 persen berstatus maju, dan 20 persen berkembang.
“Kami ingin meletakkan koperasi sebagai pondasi utama pemberdayaan desa. Dengan pendekatan ketahanan pangan dan wisata maju, desa bisa bangkit dan mandiri,” ujarnya.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri juga mendorong koperasi di NTB untuk lebih produktif dan bersinergi dengan berbagai lembaga sejenis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wagub Umi Dinda berharap, koperasi yang sudah sehat dan mandiri dapat menjadi contoh bagi koperasi lain untuk tumbuh dan berkembang.
“Apalagi salah satu program dari Presiden kita, Bapak Prabowo yang ingin menghidupkan kembali berbagai program skala desa baik dari sisi ketahanan pangan, penguatan ekonomi, dan pengelolaan BUMDes yang baik,” katanya.
Wagub Umi Dinda juga menekankan pentingnya manajemen koperasi yang profesional dan transparan.
Koperasi yang sehat dan dikelola dengan baik mampu memberikan manfaat lebih besar bagi anggotanya dan masyarakat luas.
“Kami ingin melihat koperasi di NTB tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Pemerintah siap mendukung, baik dalam hal regulasi, pendampingan, maupun akses pembiayaan,” tambahnya.
Koperasi Merah Putih (KMP) secara konsep tidak jauh berbeda dari koperasi lain, namun memiliki karakteristik unik karena sepenuhnya didirikan, dimiliki, dan dijalankan oleh anggota masyarakat desa.
Tidak ada dominasi saham individu, semua anggota setara, dan pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis.
“Koperasi merah putih merupakan kedaulatan ekonomi Indonesia, dari anggota untuk anggota dan oleh anggota,” tegasnya. (lil/r3)
Editor : Kimda Farida