LombokPost – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan DPRD Provinsi NTB resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (20/11) di Kantor Gubernur NTB.
Kesepakatan ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang mengusung tema “Pembangunan Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Penyiapan Ekosistem Industri Argomaritim, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.”
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menjelaskan bahwa tema tersebut mencerminkan arah pembangunan yang ingin kembali fokus pada masalah mendasar di NTB.
“Tema ini mencerminkan tujuan pembangunan yang diarahkan untuk kembali berkonsentrasi pada upaya pengentasan dan penurunan angka kemiskinan, menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional, dan menjadikan pariwisata NTB sebagai destinasi pariwisata petualangan berstandar internasional,” jelas Wagub.
Garis Besar Postur Anggaran 2026
Wagub berharap seluruh kebijakan anggaran sejalan dengan visi–misi kepemimpinan Iqbal–Dinda. Ia juga memaparkan garis besar KUA–PPAS 2026, yang menunjukkan adanya peningkatan meski menghadapi tantangan fiskal.
Pendapatan Daerah: Ditetapkan Rp 5,64 triliun (naik 2,37 persen dari rancangan sebelumnya).
Belanja Daerah: Direncanakan Rp 5,75 triliun (meningkat 3,52 persen).
Defisit Anggaran: Sebesar Rp 111,2 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) setelah pembayaran cicilan utang jatuh tempo.
Wagub menutup sambutannya dengan menegaskan pentingnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan implementasi KUA–PPAS berjalan proporsional dan berkeadilan dalam pendistribusian keuangan daerah.
Editor : Kimda Farida