LombokPost - Pemprov NTB mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro Oseanografi berdasarkan RPJMN 2025–2029, di Mataram, Kamis (20/11).
Kepala Bakesbangpoldagri NTB Ruslan Abdul Gani mengatakan NTB bukan hanya wilayah kepulauan. Tetapi juga kawasan maritim yang memiliki nilai strategis nasional.
NTB berada tepat di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Sebuah jalur pelayaran internasional yang menjadi akses penting perdagangan global.
“Posisi NTB di ALKI II menjadikan wilayah ini simpul vital yang harus dijaga. Penguatan keamanan laut bukan hanya urusan keselamatan, tetapi juga masa depan ekonomi dan geopolitik Indonesia,” jelasnya.
Memastikan keamanan di wilayah ini berarti menjaga kelancaran arus logistik dan keselamatan pelayaran. Juga perlindungan sumber daya kelautan, hingga mencegah kejahatan lintas batas seperti penyelundupan dan illegal fishing.
Dalam upaya memperkuat lapis pengawasan, Pemprov NTB telah menetapkan 103 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
Kelompok ini menjadi kekuatan utama dalam memantau aktivitas laut sehari-hari.
Berbagai instansi keamanan laut juga terus melakukan peningkatan pengawasan maritim. Ada Polairud NTB yang menjalankan patroli rutin di pesisir.
“Tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga memberikan edukasi mengenai alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan,” ujarnya.
Di Teluk Bima, patroli diarahkan untuk mencegah illegal fishing dan meningkatkan keselamatan pelayaran.
Sementara itu, Polres Lombok Utara memperkuat pengawasan di Pelabuhan Bangsal dan kawasan wisata Gili Tramena.
Kolaborasi antara Polri, TNI AL, dan Dinas Perhubungan juga terus digencarkan melalui operasi gabungan.
“Kekuatan keamanan laut tidak bisa berdiri sendiri, sinergi adalah kunci,” kata dia.
Selain aspek keamanan, Pemprov NTB mendorong penguatan ekologi laut.
NTB memiliki 341 ribu hektare kawasan konservasi laut, termasuk terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang menjadi penopang ekosistem pesisir.
Pemprov NTB menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 68 Tahun 2022 sebagai dasar penanganan aktivitas penangkapan ikan merusak.
Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB juga aktif melakukan sosialisasi terkait ikan dilindungi dan menjaga kawasan konservasi.
Pengawasan pelabuhan diperketat untuk menghambat penyelundupan barang ilegal, sementara Kemenhub dan DPR turut melakukan edukasi keamanan transportasi laut.
NTB juga bekerja sama dengan BKSDA untuk penguatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim.
Salah satu langkah strategis ke depan adalah rencana Bakamla membangun pangkalan pengawasan laut di NTB.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sistem pemantauan di jalur ALKI II.
Sekaligus meningkatkan kecepatan respons terhadap insiden maritim.
“Keamanan laut adalah pondasi kemakmuran bangsa, dan kami berkomitmen penuh menjaganya,” tandasnya.
Ketua LPPM Unram Andi Chairil Ichsan menegaskan komitmen kampus, dalam mendukung keamanan laut melalui penguatan riset dan keterlibatan mahasiswa.
Unram mendorong pengembangan SDM, instrumen, serta infrastruktur teknologi untuk mendukung inovasi berbasis SDGs dan kebutuhan wilayah kepulauan.
Baca Juga: Temui Menteri KKP, Gubernur Iqbal Minta Dukungan Program Hilirisasi Industri Kelautan
Mahasiswa KKN juga diberangkatkan ke kawasan pesisir untuk berkontribusi langsung dalam pengelolaan kelautan.
“Kami berupaya memperkuat kolaborasi dan pengembangan teknologi demi mendukung keamanan dan pengelolaan wilayah laut,” jelasnya.
Perwakilan Binda NTB Ary Danovi menegaskan pentingnya penguatan keamanan di ALKI II yang melintas di kawasan Bali–Nusra.
Kawasan ini menjadi salah satu jalur tersibuk, dilintasi sekitar 33.000-36.000 kapal setiap hari.
“Selain itu, NTB memiliki banyak jalur pelayaran kecil atau jalur tikus, tanpa pelabuhan resmi yang berpotensi digunakan untuk penyelundupan, sehingga memerlukan pengawasan lebih ketat,” ujarnya.
Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengatakan cuaca paling berbahaya bagi aktivitas kelautan adalah gelombang tinggi, disusul angin kencang.
Untuk menjaga keselamatan pelayaran, BMKG telah memasang berbagai alat dan sensor (Aloptama) yang mampu mendeteksi gelombang tinggi lebih cepat. Sehingga informasi akurat dapat segera diberikan kepada nakhoda dan kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat.
Editor : Kimda Farida