LombokPost - Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal untuk terus berkolaborasi.
Ajakan ini juga ditujukan kepada semua pemangku kepentingan terkait.
Tujuannya adalah untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayah tersebut.
“Kita harus terus mengejar standar yang lebih baik, bukan hanya memenuhi target nasional, tetapi menjadi provinsi yang mampu menunjukkan kemajuan lebih cepat dalam menangani stunting,” kata Wagub Umi Dinda.
Hal tersebut disampaikan Wagub Umi Dinda pada kegiatan konsultasi dan koordinasi teknis penanganan stunting dengan sejumlah pimpinan instansi vertikal dan pemangku kepentingan dalam rangka evaluasi quickwin Provinsi NTB di Mataram, Rabu (3/12).
Wagub Umi Dinda memaparkan perkembangan terbaru kondisi stunting di Provinsi NTB. Dua kabupaten telah masuk zona hijau, yakni Lombok Barat dan Sumbawa. Namun, Lombok Timur dan Lombok Utara masih berada dalam zona merah.
“Kita tidak boleh menutup-nutupi data. Dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya, kita bisa bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Daerah yang sudah hijau jangan sampai turun, yang kuning jangan sampai merah dan yang merah harus berusaha naik,” katanya.
Wagub Umi Dinda menegaskan bahwa langkah penanganan stunting ini bukan bagian dari kampanye politik. Tetapi murni gerakan untuk menyelamatkan masa depan generasi NTB, terutama menuju Generasi Emas 2045.
Wagub Umi Dinda juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah instansi vertikal, termasuk TNI dan Polri yang telah memberikan kontribusi signifikan melalui berbagai program.
Salah satunya program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Yaitu intervensi gizi selama 90 hari dengan dukungan Rp 15.000 per hari.
“Program ini membutuhkan komitmen besar dari para orang tua yang rata-rata harus menyiapkan sekitar Rp 1,3 juta untuk satu anak selama masa intervensi,” katanya.
Namun demikian, Wagub Umi Dinda mengakui bahwa jumlah tersebut masih berat bagi masyarakat berpenghasilan UMR (Upah Minimum Regional). Berbagai bantuan pemerintah masih perlu diperkuat oleh partisipasi masyarakat dan berbagai inisiatif komunitas lainnya.
“Partisipasi masyarakat ini menjadi solusi nyata dan berkelanjutan. Karena kita tidak pernah bisa memastikan seberapa besar keberpihakan anggaran setiap tahunnya,” ujarnya.
Wagub Umi Dinda juga menyampaikan terima kasih kepada BKKBN, dinas kesehatan, organisasi wanita, dan lembaga pendamping yang telah bekerja keras di lapangan.
Menurut Wagub Umi Dinda, masih banyak keluarga yang membutuhkan pendampingan intensif. Pendamping ini menjadi simbol komitmen untuk terus hadir mendampingi para ibu dan anak di daerah terpencil.
Wagub Umi Dinda juga menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektor dalam penanganan stunting. Intervensi kesehatan saja tidak cukup, faktor pendidikan, ekonomi keluarga, dan lingkungan sosial menjadi penentu keberhasilan program. Penanganan berbasis spasial pun penting agar intervensi lebih tepat sasaran.
Selama ini, kata Wagub Umi Dinda, banyak kenyataan yang terungkap di lapangan. Misalnya ada seorang ibu yang harus menjalani peran sebagai orang tua tunggal atau menghadapi kondisi keluarga yang tidak ideal.
“Pemerintah hadir untuk membantu, namun tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga. Saya berharap para ayah lebih hadir dan mendukung istri serta anak-anaknya,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Wagub Umi Dinda menegaskan bahwa memasuki bulan Desember, waktu yang tersedia untuk evaluasi program tahun berjalan sangat terbatas.
Karena itu, seluruh rencana yang sudah disusun untuk pelaksanaan program penurunan stunting di tahun 2025 harus segera dipastikan kesiapan dan tindak lanjutnya. (lil/r3)
Editor : Jelo Sangaji