LombokPost - Pernyataan Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin, terus menjadi perbincangan, setelah potongan video ucapannya memicu beragam tafsir, terkait perbaikan jalan antara Pulau Sumbawa dengan Lombok.
Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (Unram) Agus Purbathin Hadi menilai, munculnya polemik sebagai contoh nyata kegagalan komunikasi pejabat di hadapan publik.
“Dari perspektif ilmu komunikasi, ini mencerminkan kegagalan frame semantik,” tegasnya, Kamis (4/12).
Menurutnya, ketidaktepatan pemilihan kata, akhirnya mengubah makna pesan saat diterima publik. Ia juga menyoroti lemahnya strategi mitigasi misinformasi di media sosial, sehingga potongan video mudah berkembang tanpa konteks lengkap. “Kurangnya strategi mitigasi misinformasi di media sosial,” ujarnya.
Agus menegaskan pejabat publik harus menerapkan prinsip transparansi, empati, dan inklusivitas dalam setiap penyampaian informasi.
Ia merujuk pada model komunikasi dua arah yang menekankan, perlunya dialog antara pemerintah dan masyarakat guna memastikan pesan dipahami sebagaimana dimaksud.
Dalam konteks NTB, narasi yang dibangun harus menegaskan komitmen pemerataan pembangunan seperti yang disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
“Narasi harus menekankan keseimbangan pembangunan seperti yang diungkap bapak Gubernur, menghindari diksi yang menyiratkan prioritas unilateral,” kata pria bergelar doktor tersebut.
Untuk menghindari polemik serupa, Agus memberikan sejumlah rekomendasi praktis. Mulai dari persiapan diksi. Pejabat perlu mengikuti pelatihan pemilihan kata yang netral serta menggunakan data faktual dengan visualisasi sederhana.
Strategi media, pesan lengkap harus dipublikasikan melalui kanal resmi sebelum acara publik, dan klarifikasi cepat diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran potongan video.
Monitoring dan respons cepat. Pemprov NTB disarankan perlu membentuk tim komunikasi, guna memantau sentimen media sosial dan merespons dalam waktu 24 jam, dengan pendekatan empati berbasis data.
Agus juga menyarankan adakan pelatihan berkelanjutan, terutama perihal etika komunikasi dan menjunjung tinggi sensitivitas sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.
“Saya rasa, hal ini harus menjadi bagian penting dalam orientasi pejabat-pejabat pemprov, bila perlu di kabupaten dan kota,” tegas Agus.
Perlu digarisbawahi, Seorang pejabat publik tidak cukup hanya kompeten secara teknis, tetapi harus mampu mengelola persepsi publik, memahami sensitivitas sosial-budaya, berkomunikasi secara hati-hati, berbasis data, dan inklusif, serta disiplin terhadap pesan resmi pemerintah provinsi.
“Dengan strategi ini, pejabat di Pemprov NTB diharapkan dapat menjaga modal sosial dan kepercayaan publik, dalam menjamin pembangunan yang adil antara Lombok dan Sumbawa,” tandasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan, agar seluruh jajaran Pemprov NTB, berhati-hati dalam memilih diksi dan narasi.
“Ini agar tidak menimbulkan kegaduhan akibat ketersinggungan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Iqbal memaklumi, apa yang disampaikan oleh Sadimin, tidak bermaksud untuk mengabaikan salah satu daerah. Namun akibat salah dalam memilih diksi dan narasi, berakibat munculnya kesalahpahaman dan ketersinggungan.
Untuk itu, dirinya memerintahkan seluruh jajarannya untuk berhati-hati dalam berkomentar, maupun dalam membuat pernyataan.
Editor : Marthadi