LombokPost - Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia menyampaikan apresiasi atas dedikasi para kader Posyandu yang selama ini berjuang di garis depan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Peran kader Posyandu sangat membantu dalam mensukseskan program Pemprov NTB.
Khususnya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, mulai dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga stunting.
“Setiap penurunan angka stunting, setiap ibu hamil sehat, dan setiap bayi lahir selamat, di situ ada senyuman para kader posyandu,” kata Sinta Agathia saat menghadiri Jambore Kader Posyandu di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (8/12).
Jambore Kader Posyandu yang digelar Dinas Kesehatan NTB tersebut bertajuk Kader Terampil, Masyarakat Sehat, Generasi Hebat. Kegiatan yang dihadiri kader posyandu dari seluruh kabupaten/kota se NTB tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan kapasitas bagi para kader posyandu dari seluruh NTB.
“Jambore ini menjadi momen perayaan cinta dan pengabdian bagi NTB. Saat turun ke lapangan, saya tidak bisa menahan air mata melihat semangat dan perjuangan para kader Posyandu,” katanya.
Sinta Agathia yang juga Ketua TP Posyandu NTB ini mengajak seluruh kader untuk terus mempertajam inovasi layanan serta memperkuat peran sebagai motor penggerak kesehatan masyarakat. Khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting di NTB.
“Jangan pernah berhenti berinovasi. Kita ingin menghadirkan generasi NTB yang sehat, cerdas, dan kuat,” tegasnya.
Kepala Dikes NTB Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri menegaskan pentingnya transformasi posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat berbasis kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga: Dinas LHK NTB dan TP PKK NTB Kolaborasi Tingkatkan Kepedulian Pengelolaan Sampah
“Posyandu harus terus bertransformasi agar lebih efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” katanya.
Dr Fikri juga mengapresiasi kolaborasi yang sudah terjalin dengan berbagai pihak. Mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, serta bersama kelembagaan seperti Dinas Lingkungan Hidup, DP3AP2KB, BKKBN dan PKK NTB.
"Kolaborasi adalah kunci. Kita harus bekerja bersama-sama. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat NTB," katanya.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB, hingga triwulan III tahun 2025 persentase anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan kronis atau prevalensi stunting di NTB masih sebesar 13,42 persen.
Dari jumlah tersebut, Kota Mataram mencapai 6,85 persen; Sumbawa Barat 7,1; Kota Bima 9,23; Lombok Barat 9,63; Lombok Tengah 10,23; Kabupaten Sumbawa 10,67; Kabupaten Bima 12,59; Kabupaten Dompu 12,74; kabupaten Lombok Utara 14,35; dan Kabupaten Lombok Timur 22,05.
Perkuat Kolaborasi Tangani Stunting
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri mengajak seluruh pihak terkait memperkuat kolaborasi untuk mempercepat penurunan angka stunting.
“Kita harus terus mengejar standar yang lebih baik, bukan hanya memenuhi target nasional, tetapi menjadi provinsi yang mampu menunjukkan kemajuan lebih cepat dalam menangani stunting,” katanya.
Wagub Umi Dinda yang juga Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi NTB menegaskan upaya penanganan stunting harus terus dilakukan. Meski ada daerah yang masuk zona hijau, namun ada juga yang masih zona merah.
“Dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya, kita bisa bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Daerah yang sudah hijau jangan sampai turun, yang kuning jangan sampai merah dan yang merah harus berusaha naik,” katanya.
Penanganan stunting, menurut Wagub Umi Dinda bukan bagian dari kampanye politik. Melainkan murni gerakan untuk menyelamatkan masa depan generasi NTB.
Wagub Umi Dinda juga mengapresiasi peran sejumlah pihak terkait, termasuk kader Posyandu yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam menangani stunting.
“Terima kasih kepada BKKBN, dinas kesehatan, organisasi wanita, dan lembaga pendamping yang telah bekerja keras di lapangan,” katanya.
Menurut Wagub Umi Dinda, masih banyak keluarga yang membutuhkan pendampingan intensif. Intervensi kesehatan saja tidak cukup, faktor pendidikan, ekonomi keluarga, dan lingkungan sosial menjadi penentu keberhasilan program penanganan stunting.
Prevalensi Stunting
(Triwulan III 2025)
NTB: 13,45
Kota Mataram: 6,85
Sumbawa Barat: 7,1
Kota Bima: 9,23
Lombok Barat: 9,63
Lombok Tengah: 10,23
Sumbawa: 10,67
Bima: 12,59
Dompu: 12,74
Lombok Utara: 14,35
Lombok Timur: 22,05. (lil/r3)
Editor : Jelo Sangaji